Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kemenkumham Sulsel Peringkat Dua Kinerja Pelaksanaan Anggaran
loading...
IKPA Kantor Wilayah Kemenkumham se-Indonesia TA 2021 semester I
A
A
A
MAKASSAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menempati peringkat kedua nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) semester 1 tahun 2021 se-Indonesia.
"Nilainya 93,51%. Kanwil Kemenkumham Sulsel berada di bawah Kanwil Kemenkumham Gorontalo yang menempati peringkat pertama," kata Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Sirajuddin, dalam keterangan resminya, Rabu (11/8).
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel
Penghargaan itu diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Sulsel per 30 November 2020 mencapai 96,13%.
"Berikan teguran dan sanksi kepada pihak ketiga yang terlambat dalam penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, segera ajukan tagihan sesuai dengan termin/jadwal pembayaran yang tercantum dalam kontrak," tuturnya.
"Berikutnya, segera ajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan/pengadaan yang telah dilaksanakan, perhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Segera lakukan optimalisasi anggaran," ucap Wisnu menutup.
"Nilainya 93,51%. Kanwil Kemenkumham Sulsel berada di bawah Kanwil Kemenkumham Gorontalo yang menempati peringkat pertama," kata Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Sirajuddin, dalam keterangan resminya, Rabu (11/8).
Baca Juga: Kemenkumham Sulsel
Penghargaan itu diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan nilai IKPA Kanwil Kemenkumham Sulsel per 30 November 2020 mencapai 96,13%.
"Berikan teguran dan sanksi kepada pihak ketiga yang terlambat dalam penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak, segera ajukan tagihan sesuai dengan termin/jadwal pembayaran yang tercantum dalam kontrak," tuturnya.
"Berikutnya, segera ajukan permintaan pembayaran atas pekerjaan/pengadaan yang telah dilaksanakan, perhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Segera lakukan optimalisasi anggaran," ucap Wisnu menutup.
(luq)
Explore More