Pemkab Pinrang Raih Predikat WTP untuk Kedelapan Kalinya

PINRANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019.

Opini WTP yang diterima Pemkab Pinrang kedelapan kalinya ini diberikan pada penyerahan LHP atas LKPD tahun 2019 ke 18 kabupaten di wilayah Sulsel melalui konferensi video, Jumat (29/5/2020).

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Pinrang 2019 dilakukan secara online oleh Kepala BPK perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono kepada 18 kepala daerah di 18 Sulsel. Penyerahan LHP LKPD ini dilakukan secara online lantaran pandemi virus corona atau COVID-19.

Dalam sambutannya, Wahyu Priyono menyampaikan bahwa fokus audit LKPD 2019 ini adalah pemeriksaan laporan keuangan atas pelaksanaan APBD 2019 Pemkab Pinrang, baik pada kas umum daerah maupun kas dana BOS dan BLUD.



Selain itu dilakukan juga pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa sesuai dengan amanat undang-undang diberikan waktu 60 hari sebagai masa aksi tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

Bupati Pinrang, Irwan Hamid mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah bekerja keras sehingga Pinrang mampu mempertahankan predikat WTP untuk yang kedelapan kalinya.

“Saya berharap, keberhasilan ini bisa dijadikan motivasi supaya ke depan kinerja Pemkab Pinrang semakin lebih baik dan bebas dari korupsi. Ke depan, Pemkab Pinrang akan terus berusaha agar capaian ini terjaga dan kita perketat pengawasan dan sistem pengelolaan keuangan dengan benar agar tepat sasaran,” kata Irwan Hamid.

Turut hadir dalam kegiatan penyerahan LHP LKPD secara online di Kabupaten Pinrang ini, yakni Wabup Alimin, Sekda, Budaya, Inspektur Inspektorat Pinrang Hairuddin Bakri, Wakil Ketua DPRD Pinrang Syamsuri, dan beberapa jajaran OPD Pinrang.