Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Road Show Virtual, Gus Muhaimin Serap Aspirasi Tokoh Masyarakat Sulsel
loading...
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Muhaimin Iskandar menyerap aspirasi masyarakat Sulsel secara virtual. Foto: Sindonews/Muhaimin Sunusi
A
A
A
MAKASSAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Muhaimin Iskandar menyerap aspirasi masyarakat Sulsel secara virtual. Acara ini dibalut tema Road Show Politik Kesejahteraan ‘Gus Muhaimin Mendengar’, Kamis (19/8) hari ini.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menyampaikan rasa senangnya bisa bertemu dan bersilaturahim dengan tokoh, akademisi, pemuda serta masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) meski hanya lewat virtual.
“Road show politik kesejahteraan ini sudah lama kita rencanakan, waktu itu sekalian ke Gorontalo dalam satu rangkaian. Tapi sampai Gorontalo, situasi pandemi semakin meningkat maka kita tunda terlebih dahulu. Namun, silaturahmi harus kita lakukan meskipun hanya melalui virtual zoom, yang penting tak mengurangi pesan dan subtansi dari roadshow itu sendiri,” katanya.
“Tapi saya berbahagia, kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semua semangat mencari jalan keluar dalam mengatasi pandemi Covid-19. Saya senang bisa berjumpa dengan tokoh dan masyarakat Sulawesi Selatan,” sambungnya.
Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI itu menyampaikan bahwa roadshow politik dengan masyarakat Sulawesi sudah direncanakan jauh-jauh hari. Namun karena Pandemi meningkat jadi diundur sementara. Ketua Umum DPP PKB itu juga menyampaikan tiga target dalam Roadshow Politik Kesejahteraan ini. Pertama soal politik kesejahteraan politik yang inklusif.
“Kita perlu menjelaskan apa sih politik kesejahteraan itu. Beberapa hal menyangkut politik kesejahteraan adalah strategi pembangunan yang inklusif yang bertujuan menyampaikan seluruh target dan pembangunan dengan fokus utamanya adalah kesejahteraan,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, setiap kebijakan di dalam politik kesejahteraan inklusif adalah proses yang melibatkan semua pihak dengan terbuka dan demokrasi. Contoh kasus misalnya, ketika satu tahun pertama penanganan Covid-19 Pemerintah memang satu-satunya harapan dan tumpuan agar mengatasi masalah itu dan tentu saja Pemerintah bergerak. Semua fokus pada penanganan Pandemi Covid-19 dengan berbagai ikhtiar dan upaya.
Meskipun segala upaya telah diupayakan tetapi mengalami banyak kendala dan hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan dan keterlibatan kampus, tokoh, kekuatan kultural yang ada.
Dalam sambutannya, Gus Muhaimin menyampaikan rasa senangnya bisa bertemu dan bersilaturahim dengan tokoh, akademisi, pemuda serta masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) meski hanya lewat virtual.
“Road show politik kesejahteraan ini sudah lama kita rencanakan, waktu itu sekalian ke Gorontalo dalam satu rangkaian. Tapi sampai Gorontalo, situasi pandemi semakin meningkat maka kita tunda terlebih dahulu. Namun, silaturahmi harus kita lakukan meskipun hanya melalui virtual zoom, yang penting tak mengurangi pesan dan subtansi dari roadshow itu sendiri,” katanya.
“Tapi saya berbahagia, kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semua semangat mencari jalan keluar dalam mengatasi pandemi Covid-19. Saya senang bisa berjumpa dengan tokoh dan masyarakat Sulawesi Selatan,” sambungnya.
Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI itu menyampaikan bahwa roadshow politik dengan masyarakat Sulawesi sudah direncanakan jauh-jauh hari. Namun karena Pandemi meningkat jadi diundur sementara. Ketua Umum DPP PKB itu juga menyampaikan tiga target dalam Roadshow Politik Kesejahteraan ini. Pertama soal politik kesejahteraan politik yang inklusif.
“Kita perlu menjelaskan apa sih politik kesejahteraan itu. Beberapa hal menyangkut politik kesejahteraan adalah strategi pembangunan yang inklusif yang bertujuan menyampaikan seluruh target dan pembangunan dengan fokus utamanya adalah kesejahteraan,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, setiap kebijakan di dalam politik kesejahteraan inklusif adalah proses yang melibatkan semua pihak dengan terbuka dan demokrasi. Contoh kasus misalnya, ketika satu tahun pertama penanganan Covid-19 Pemerintah memang satu-satunya harapan dan tumpuan agar mengatasi masalah itu dan tentu saja Pemerintah bergerak. Semua fokus pada penanganan Pandemi Covid-19 dengan berbagai ikhtiar dan upaya.
Meskipun segala upaya telah diupayakan tetapi mengalami banyak kendala dan hambatan. Salah satunya adalah keterbatasan dan keterlibatan kampus, tokoh, kekuatan kultural yang ada.
Explore More