alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

BPD Bulukumba Diduga Selewengkan Uang Rp290 Juta yang Silpa

SyamsirBPD Bulukumba Diduga Selewengkan Uang Rp290 Juta yang Silpa
Ilustrasi/SINDOnews

BULUKUMBA - Badan Pendapatan Daerah (BPD) Bulukumba, diduga telah menyelewengkan uang program Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp290 juta lebih.

Pencairan anggaran diduga tanpa sepengetahuan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), yang dilarikan ke perjalanan dinas fiktif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, bahwa anggaran sebesar Rp290 juta ini merupakan sisa anggaran program BPD Bulukumba Tahun 2017 lalu.
Karena tidak habis, oknum tak bertanggungjawab kemudian membuat program yang fiktif berupa perjalanan dinas bekerjasama pihak terkait. Dugaan ini muncul disebabkan adanya sisa anggaran dibeberapa kepala seksi, namun uang tak dikembalikan ke kas daerah yang mesti menjadi sisa lebih perhitungan pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2017.

Salah seorang PNS BPD Bulukumba yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, seharusnya anggaran ini menjadi Silpa APBD, hanya sengaja dibuatkan pertanggungjawaban fiktif berupa perjalanan dinas agar uang tidak dikembalikan.
Bahkan, yang lebih parah karena PPTK tidak mengetahui lantaran tandatangannya dipalsukan oleh oknum tertentu.

“Ini pasti ada kerjasama didalamnya. Kenapa ada bisa pertanggungjawaban tidak ada perjalanan dinas. Apalagi kita ini tidak pernah kemana-mana,” ujarnya, Selasa, (13/02/2018).

Pelaksana tugas (Plt) kepala BPD Bulukumba 2017, Andi Mappiwali, mengaku, pihaknya belum mengetahui adanya penyelewengan sisa anggaran di bawah kepemimpinannya.

Namun, informasi dari teman media ini akan segera ditelusuri kebenarannya. Sebab, pengalihan anggaran dipastikan melanggar aturan yang berlaku.

“Saya belum tahu itu. Tapi, saya berterima kasih atas informasi dari wartawan. Karena kalian lebih tahu dari kami,” katanya.

Dia menjelaskan, semua penganggaran telah dilakukan sesuai diperuntukannya. Tidak mungkin ada pengalihan anggaran atau pencairan yang bukan peruntukannya, misalnya anggaran jasa dialihkan ke perjalanan dinas. Karena diyakini pasti menjadi temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami akan panggil PPTK. Kami akan pastikan kebenarannya. Tapi, yang pasti tidak mungkin ada pengalihan anggaran,” kata mantan Kabag Keuangan Pemkab Bulukumba ini.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
sindonews ads