alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Dituding Langgar Kode Etik, DKPP Sidang Komisioner KPU Sidrap

Luqman Zainuddin
Dituding Langgar Kode Etik, DKPP Sidang Komisioner KPU Sidrap
Foto : Istimewa

MAKASSAR - Dewan kehormatan peyelenggara pemilu (DKPP) RI menjadwalkan sidang terhadap anggota KPU kabupaten Sidrap, Jumat (15/02/2018). Sidang itu akan dilakukan di kantor badan pengawas pemilu (Bawaslu) Sulsel.

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menuturkan, bahwa sidang tersebut akan dipimpin langsung oleh salah satu anggota DKPP RI Prof Muhammad. Sementara model sidangnya, tak jauh berbeda seperti sidang pada umumnya.

"Seperti sidang biasa, menghadirkan teradu dan terlapor. Yang pimpin Prof Muhammad dari DKPP. Terlapor KPUD Sidrap," kata Laode Arumahi saat dihubungi KORAN SINDO lewat telepon selulernya.

Dari resume dan laporan pengaduan yang diterima KORAN SINDO, tercantum nama pelapor atas nama Rusli Kaseng. Sementara terlapor merupakan lima orang komisioner KPU kabupaten Sidrap yakni Dahlia, Alimuddin Baharuddin, Muslimin, Mansyur, serta Abdul Haris.

Dalam resume tersebut, juga termuat dugaan pelanggaran yang dicantumkan terlapor. Di mana para komisioner KPU kabupaten tersebut dituduh sudah melakukan pelanggaran kode etik dengan menerima bukti resi pengiriman JNE sebagai berkas sementara guna memenuhi berkas syarat calon yaitu surat keterangan tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan agama.

Surat itu sendiri diketahui milik paslon bupati Sidrap Dollah Mando-Mahmud Yusuf yang diusung Demokrat dan Gerindra. Bahkan KPU setempat sempat digugat oleh tiga paslon lain yang mendaftar sebagai bakal calon karena dianggap meloloskan balon yang tidak memenuhi syarat.

Staf divisi hukum Bawaslu Sulsel yang juga bagian dari DKPP Rahmat Hidayat menjelaskan, bahwa sidang itu akan dilakukan oleh tim pemeriksa daerah (TPD) yang salah satu anggotanya adalah Prof Muhammad.

"Jadi ada lima orang yang bertindak sebagai TPD. Satu dari DKPP Prof Muhammad, Fatmawati Bawaslu Sulsel, Faisal Amir KPUD Sulsel, serta dua orang dari tokoh masyarakat yakni Prof La Ode Husen (UMI) dan Prof Anwar Burahima," kata Rahmat lewat sambungan telepon.

Kata dia, kelima anggota TPD tersebut akan bertindak sebagai hakim yang akan memeriksa terlapor. Dari hasil pemeriksaan itu kata Rahmat sanksi akan diberikan andai terbukti melanggar kode etik.

"Mereka mendalami apakah benar ada pelanggaran kode etik dalam kasus yang dilaporkan. Sanksinya bisa pemecatan kalau terbukti, atau peringatan keras. Bisa diberhentikan sebagai ketua tapi tetap anggota," sebut dia.

Kata Rahmat, sidang DKPP ini merupakan kali pertama dilakukan di Pilkada serentak 2018. Sementara untuk jadwal pengumuman hasil pemeriksaan tersebut kata dia tidak diatur dalam protap DKPP

"Tergantung DKPP mau keluarkan kapan. Kalau biasanya itu dua minggu. Tapi kan ini pengurusan baru, jadi kita belum tahu seperti apa peraturannya," kata dia.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads