Perdana Menteri Israel Umumkan Siap Rampas Wilayah Tepi Barat

TEL AVIV - Sebanyak 30 persen wilayah Tepi Barat kembali akan dirampas oleh negara Israel. Perampasan wilayah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu.

Saat berbicara pada surat kabar Israel, Makor Rishon, Netanyahu mengungkapkan kedaulatan Israel akan diterapkan pada 30 persen wilayah Tepi Barat, yang setara dengan 50 persen Area C.

Baca : Ketika Berzina Bukan Lagi Kejahatan dan Perbuatan Melawan Hukum

Area C menurut Kesepakatan Oslo mewakili 60 persen wilayah Tepi Barat dan di bawah pemerintahan dan kontrol keamanan Israel. AdapunTepi Barat yangjuga dikenal dengan nama "Yudea dan Samaria"adalah bagian dari wilayah Negara Palestina, di barat Sungai Yordan.Tepi Barat dan Jalur Gazamerupakan wilayah Palestina yang dideklarasikan pada 1988.

Menurut Netanyahu, peta wilayah yang akan dicaplok itu belum difinalisasi. Meski demikian, dia menyatakan sesuai “kesepakatan abad ini”, Palestina dan Israel tidak akan diizinkan membangun struktur apapun pada sisa 50 persen lokasi di mana Israel tidak akan menerapkan kedaulatannya.

Netanyahu menjelaskan, pemerintahannya akan membawa isu itu dalam voting di parlemen Knesset, sesuai kesepakatan pemerintahan koalisi dengan ketua Partai Biru dan Putih.

Saat ditanya tentang peluang mengizinkan Palestina menciptakan negara demiliterisasi pada 70 persen wilayah Tepi Barat seperti disebutkan dalam “kesepakatan abad ini”, Netanyahu menjawab, “Masalah itu terpisah. Keputusan pemerintah tentang masalah itu belum ada.”

Surat kabar itu mengungkapkan pertanyaan, “Akankah di sana tak ada keputusan pemerintah yang akan mengakui negara Palestina?” kemudian Netanyahu menjawab, “Tidak akan ada keputusan pemerintah terkait rincian rencana itu atau adopsi rencana itu. Seperti saya katakan di Washington, saya ingin bernegosiasi dengan Palestina berdasarkan rencana Trump.”

Palestina menganggap “kesepakatan abad ini” yang dicanangkan Trump itu lebih menguntungkan Israel. Palestina menolak rencana Trump itu dan menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel.

Baca Juga :Status Khusus dan Perlakuan Istimewa Hong Kong Segera Dicabut