TOPIK TERPOPULER

Realisasi Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga di Sulsel Digenjot

Marhawanti Sehe
Realisasi Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga di Sulsel Digenjot
Ilustrasi. Foto: Istimewa

MAKASSAR - Realisasi anggaran belanja kementerian dan lembaga di daerah terus digenjot, termasuk di Sulsel. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Pemerintah melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb)  Sulsel melakukan perubahan pada target realisasi belanja kementerian dan lembaga pada triwulan ketiga, yang semula 60 persen menjadi 70 persen. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada pada level 7%.

Baca juga: Kanwil DJP Sulselbatra Amankan Penerimaan Negara Rp7,7 Triliun

Sekadar diketahui, berdasarkan data Kanwil DJPb Sulsel, hingga 10 September 2021, realisasi belanja kementerian dan lembaga di Sulsel sudah mencapai Rp12,28 triliun atau 61,78% dari pagu sebesar Rp19,88 triliun.

Untuk dapat memenuhi target realisasi belanja triwulan ketiga sebesar 70%, Kanwil DJPb Sulsel melakukan berbagai langkah, di antaranya melakukan monitoring berupa one on one meeting terhadap satker yang mempunyai pagu besar dan berkontribusi terhadap kinerja anggaran secara keseluruhan di Sulsel, serta memonitor kendala pelaksanaan anggaran belanja satker secara berkala dan berkelanjutan.



Pelaksanaan kegiatan one on one meeting dilakukan untuk membahas isu rendahnya penyerapan belanja daerah dan kendala yang terjadi serta memberikan solusi sesuai dengan kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Baca juga: Realisasi DAK Fisik Sulsel Rendah Rp242,31 Miliar

Permasalahan yang didapatkan dalam one on one meeting antara lain pemblokiran pagu anggaran, adanya refocusing anggaran, adanya pengadaan barang dan jasa secara terpusat, adanya sanggah dalam proses lelang, terdapat beberapa pengadaan barang melalui e-katalog namun barang tersebut belum ada, belum dibayarkannya klaim dana untuk penanganan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, belum tuntasnya kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS dalam layanan masyarakat.

Kegiatan one on one meeting kepada Satker mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai 10 September 2021 lalu. Adapun satker mitra kerja yang memiliki pagu besar dengan tingkat realisasi yang masih rendah antara lain Satker RS Wahidin Sudirohusodo Makassar (32,04%), RS Tadjuddin Chalid Makassar (24,32%).



(luq)

halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!