TOPIK TERPOPULER

Pemkab Wajo dan Tokoh Masyarakat Diskusi Cari Solusi Atasi Banjir

M Reza Pahlevi
Pemkab Wajo dan Tokoh Masyarakat Diskusi Cari Solusi Atasi Banjir
Pemkab Wajo bersama sejumlah tokoh masyarakat menggelar audiensi untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kota Sengkang, Rabu (15/9/2021) malam. Foto: Reza Pahlevi

WAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo bersama sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Tempe, Kota Sengkang, menggelar audiensi untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kota Sengkang, di Ruangan Pola Kantor Bupati Wajo, Rabu (15/9/2021) malam.

Dalam audiensi tersebut, pemerintah dan masyarakat melakukan silang pendapat dan saling memberi masukan agar masalah banjir di Kota Sengkang dapat teratasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo, Andi Baso Iqbal menjelaskan, salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Kota Sengkang ketika hujan turun dengan intensitas tinggi yakni, tersumbatnya sejumlah aliran drainase.

Penyumbatan tersebut terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya terjadinya menumpuknya sampah, pendangkalan drainase dan yang paling parah banyak bangunan masyarakat yang menutupi drainase, sehingga petugas kebersihan tidak memiliki ruang untuk turun ke dalam drainase melakukan pembersihan.

"Banyak bangunan masyarakat menutupi drainase sehingga sangat sulit untuk dibersihkan, dan itu melanggar," ujarnya.



Baca Juga: Pemkab Wajo Terus Libatkan Ulama Ambil Kebijakan Selama Pandemi

Menurut pria yang kerap disapa Andi Aso, salah satu cara agar drainase di sejumlah wilayah Kota Sengkang dapat dibersihkan yaitu dengan melakukan pembongkaran bangunan yang berada diatas drainase. Hal itu akan dilakukan agar petugas kebersihan dapat melakukan pembersihan dan mengeruk drainase yang mengalami pendangkalan.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Wajo telah memiliki skenario pembongkaran. Namun hal itu dapat dilakukan jika pemerintah dan masyarakat sepakat.

"Jadi skenarionya dibongkar oleh PUPR, DLH yang akan melakukan pembersihan. Setelah itu masyarakat sendiri yang akan membangun masing-masing jembatannya yang telah dibongkar. Tapi tidak asal membangun, harus ada lubang setiap lima meter yang disiapkan agar petugas kebersihan bisa masuk untuk membersihkan," terangnya.



(agn)

halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!