TOPIK TERPOPULER

Guru Besar Unhas Soroti Regulasi Pilkades Pangkep

Muhammad Subhan
Guru Besar Unhas Soroti Regulasi Pilkades Pangkep
Ilustrasi. Foto: Istimewa

PANGKEP - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Anwar Borahima, menyoroti regulasi Pilkades Pangkep. Khususnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Regulasi itu dianggap bertentangan dengan aturan hukum di atasnya, semisal Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda).

Ia menjabarkan Perbup sejatinya merupakan regulasi pelaksanaan bagi Perda. Namun dalam Perbup untuk Pilkades Pangkep, justru banyak mengatur substansi dan norma yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

Baca juga: Hasil Uji Kompetensi Cakades di Pangkep Dinilai Cacat Hukum

"Perbup itu kan aturan pelaksanaan dari Perda. Tapi Perbup ini banyak mengatur hal yang tidak diatur dalam Perda bahkan Permen," kata Anwar, Rabu (13/10).

Ia mencontohkan, pasal-pasal terkait uji kompetensi bagi calon kepala desa, di mana hal tersebut tidak diatur dalam aturan-aturan di atasnya. Menurutnya, yang semestinya diatur adalah bagaimana seleksi tambahan kalau lebih dari lima orang.



"Kalau hanya sampai lima orang bakal calon, maka tidak boleh ada uji kompetensi. Coba bayangkan kalau pesertanya hanya dua orang dan keduanya tidak lulus, apa harus menunda pemilihan sampai memenuhi kompetensi," ungkap dia.

Anwar menegaskan, yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat minimal seperti yang ditetapkan dalam Permen atau Perda. "Kalau yang ikut uji kompetensi jika lebih dari lima orang bakal calon kades sih oke, tapi kalau semua calon wajib ikut, itu sudah tidak benar dan mengada-ada," paparnya.

Baca juga: 172 Orang Ikut Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah di Pangkep

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (DPMPD) Pangkep, Dzulfadli, membenarkan jika dalam Perbup tersebut banyak tambahan aturan. Hal itu dilakukan karena banyak hal teknis yang tidak diatur dalam Perda.



(luq)

halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!