alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Anak Hingga Ayah Bur Disebut Terlibat Penjualan Lahan Laikang

Sri S Syam
Anak Hingga Ayah Bur Disebut Terlibat Penjualan Lahan Laikang
Mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin sesaat sebelum dijebloskan ke dalam tahanan. Foto : Maman Sukirman/SINDONews

MAKASSAR - Tiga kerabat mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin disebut dalam dakwaan korupsi penjualan lahan pemukiman transmigrasi Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar pada 2015.

Ketiganya yakni, adik kandung Bur (sapaan akrab Burhanuddin Baharuddin_red) bernama Ibnuddin, yang terlibat lantaran memiliki lahan sebanyak empat bidang di lahan negara. Keempat bidang itu ikut dijual kepada PT Karya Insan Cirebon dengan nilai Rp592 juta

Selanjutnya ayah Bur bernama Baharuddin Dgn Nassa, juga terlibat memiliki lahan di lahan Laikang dan ikut dijual kepada PT Karya Insan Cirebon dengan nilai Rp760 juta.



Serta anak kandung Bur bernama Fiah Fauziah yang memiliki dua bidang lahan juga dijual kepada PT Karya Insan Cirebon dengan nilai Rp385 juta. Ketiga kerabat Bur ini disebut menikmati uang sebesar Rp1.7 miliar untuk 11 bidang lahan.

Dalam dakwaan milik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel, juga terurai perbuatan Bur sehingga didudukkan sebagai terdakwa keempat kasus tersebut. Diantaranya, menyalahgunakan wewenang sebagai Bupati Takalar meneken izin prinsip yang dikeluarkan pada 2015. Izin prinsip ini merupakan tindaklanjut dari permohonan investasi yang diajukan PT Karya Insan Cirebon kepada Bupati Takalar.

Izin prinsip yang menjadikan lahan transmigrasi sebagai zona industri berat dikeluarkan bupati untuk memuluskan niat dan atau izin investasi. Dampak dari keluarnya izin prinsip zona industri berat, yaitu Kepala Kecamatan Mangarabombang Muh Noor Uthari, para kepala desa beserta sekretaris desanya bebas mengeluarkan hak lahan seperti sporadik, surat hak garap dan hak guna bangunan (HGB) atas nama masyarakat.

Tahap pertama penjualan seluas 150 hektare dihargai Rp18.5 miliar lebih. Namun diduga uang itu tidak dinikmati sepenuhnya oleh warga. Warga dalam kasus ini hanya dipergunakan sebagai cangkang sementara penikmat uang yang sebenarnya adalah Bupati Takalar bersama kerabatnya.

Disinyalir jika tidak terendus, camat beserta perangkatnya akan terus melakukan penjualan lahan itu hingga mencapai angka 2000 hektare. Adapun fakta lahan tersebut adalah lahan negara berdasarkan dokumen SK Gubernur Sulsel pada 1999 yang diperpanjang kembali pada 2007.

Dokumen itu diperoleh setelah memeriksa pejabat UPT Transmigrasi, BPN Takalar, Camat dan Bupati Takalar. Isi SK menjelaskan perihal pencanangan wilayah Laikang seluas 2000 hektare lebih sebagai lahan transmigrasi yang untuk itu status lahannya dikuasai atau milik negara.

Perbuatan itu menurut jaksa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dakwaan subsider pertama Pasal 3 Jo pasal 18 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Serta dakwaan subsider kedua Pasal 12 huruf e Jo pasal 18 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.



(sss)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook