Infrastruktur Kesehatan di Indonesia Harus Dibenahi Total

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 13:38 WIB
loading...
Infrastruktur Kesehatan di Indonesia Harus Dibenahi Total
Infrastruktur kesehatan di Indonesia, harus dibenahi total untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Foto: Sindonews/dok
A A A
JAKARTA - Infrastruktur kesehatan di Indonesia, harus dibenahi total untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia bahkan mengakui infrastruktur kesehatan di Indonesia masih kurang baik. Hal itu terlihat saat pandemi Covid-19 menghantam Tanah Air.

Demikian disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10/2021).



"Ketahanan kesehatan ke depan juga sangat penting sekali dengan pandemi yang kita hadapi sekarang. Mau tidak mau infrastruktur kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita harus kita benahi total. Kelihatan sekarang kekurangannya di sebelah mana, kelihatan sekali kurang semuanya," tandas Jokowi.

Jokowi ingin perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kesehatan segera melakukan reformasi besar-besaran dalam rangka perbaikan. BUMN juga diminta sigap merespons kerja sama dengan negara lainnya. Jangan sampai kinerjanya membuat kecewa.

"Yang paling cepat harus me-reform itu BUMN yang menurut saya urusannya dengan kesehatan. Bukain ke Bangladesh, bukain ke India, datapun sendiri Perdana Menteri Narendra Modi, di sini nggak merespons gimana. Sampai nanyain dua kali ke saya nggak ngirim tim ke sini, nggak ada tindak lanjut," tukas Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi ingin perusahaan pelat merah melakukan transformasi bisnis dengan beradaptasi pada kemajuan teknologi. Adaptasi di tengah kemajuan teknologi adalah sebuah keharusan. "Karena sekali lagi transformasi bisnis, adaptasi teknologi , sudah jadi keharusan. Hitungan kita, kita ini balapan punya waktu dua tahun bukan karena 2024, nggak. Memang waktu ini hanya diberi waktu kalau negara mau melompat hanya dua tahun," pungkas dia.

(agn)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.5405 seconds (0.1#10.140)