Kasus Manipulasi Data Vaksinasi Covid-19 di Makassar Harus Diatensi

Selasa, 26 Oktober 2021 - 23:09 WIB
loading...
Kasus Manipulasi Data Vaksinasi Covid-19 di Makassar Harus Diatensi
Polisi saat merilis Kasus manipulasi data vaksin Covid-19 di Makassar. Kasus ini harus jadi atensi semua pihak untuk penanggulangan pandemi. Foto: Istimewa
A A A
MAKASSAR - Pakar Epidemiologi Universitas Hasanuddin Aminuddin Syam menganggap kasus dugaan manipulasi data vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh oknum perawat wanita berstatus tenaga kontrak di Dinas Kesehatan Kota Makassar, berinisial FT (27), harus ditanggapi serius oleh semua pihak.

Menurut Aminuddin, orang yang harus bertanggung jawab atas kondisi itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang mana jabatan itu diketahui diemban oleh Pelaksana tugas alias Plt dr Nursaidah Sirajuddin.



"Saya kira kepala dinas Itu harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan dalam hal seperti ini. Karena tidak mungkin seenaknya bisa melakukan (manipulasi data) kalau tidak terpantau dengan baik," kata Aminuddin, Selasa (26/10/2021).

Dia menegaskan sebagai penanggung jawab utama urusan kesehatan di Pemkot Makassar . "Mau di Puskesmas mau di rumah sakit, dialah penanggung jawab utama pengelolaan sumber daya kesehatan," tutur Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas itu.

Aminuddin menegaskan, terungkapnya kasus ini, bisa berdampak besar pada penanganan Pandemi Covid-19 . Menurutnya 179 warga yang memanfaatkan tawaran dari pelaku FT dan WD untuk mendapat kartu sertifikat vaksin tanpa melakukan vaksinasi, berakibat fatal.

"Coba bayangkan orang yang tidak pernah divaksin terus memegang itu, seolah-olah dia sudah ada imunitas . Apalagi bisa terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Tapi faktanya itu tidak benar, karena yang bersangkutan tidak pernah divaksin," paparnya.

Dia menegaskan, kondisi ini menunjukkan penanganan pandemi mungkin saja dikelola secara serampangan. Sebab ulah FT dan WD baru diketahui Dinas Kesehatan Makassar , setelah kejadian sudah lama berlangsung dan banyak warga yang terpedaya.

"Kan menjadi aneh. Monitoringnya tidak ada, minimal misalnya ada rekap per hari, itu harus dilakukan. Jadi mengetahui siapa melakukan apa, apa dilakukan siapa. Ini menyangkut nyawa seseorang, nyawa masyarakat, tidak bisa kita main-main," tegas Aminuddin.

Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.8048 seconds (0.1#10.140)