alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

BSN Gelar Workshop Standar Keamanan Konstruksi

Tim Sindonews
BSN Gelar Workshop Standar Keamanan Konstruksi
Workshop ini menghadirkan para pakar konstruksi dan keamanan dan dibuka oleh Kepala BSN, Prof Bambang Prasetya di Jakarta, Kamis (1/3/2018). Foto : Istimewa

JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) prihatin atas kecelakaan kontruksi yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Kecelakaan ditengarai oleh tidak diterapkannya standar dan prosedur keamanan konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan.

Hal ini membuat BSN  menggelar workshop standar keamanan konstruksi. Workshop ini menghadirkan para pakar konstruksi dan keamanan dan dibuka oleh Kepala BSN, Prof Bambang Prasetya, di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Saat ini pemerintah memiliki program pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi fokus utama yang bertujuan membangun interkonektifitas untuk meningkatnya efisiensi dan daya saing. Pembangunan infrasturktur meliputi pembangunan jalan (elevated, sebidang, underpass), jembatan, bendungan, rel kereta api, bandara, dan sebagainya.



Pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara lain dan mengurangi biaya logistik untuk mendukung kegiatan peputaran barang dan jasa dalam negari dan ekspor. Biaya logistik mahal, menyebabkan daya saing produk dalam negeri lemah.

Dampak dari kecelakaan konstruksi, pemerintah menghentikan (moratorium) sementara semua proyek konstruksi jalan layang untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi cepat terhadap berbagai kasus kecelakaan konstruksi menunjukkan bahwa diperlukan pemutakhiran standar-standar terkait konstruksi, dan kemudian memastikan penerapannya di lapangan.

“Saat ini, standar produk sudah sangat banyak dikembangkan, namun standar layanan, personal, proses, dan sistem industri konstruksi masih belum kontekstual dengan perkembangan di sektor konstruksi, seperti lean construction, green construction, constructability, dan project development partners,” ujar Bambang Prasetya.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sangat jelas mengamanatkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Standar tersebut mencakup standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi.

“Karena pekerjaan ini menyangkut orang banyak, termasuk pekerja yang melaksanakan pekerjaan, faktor K3 tidak boleh diabaikan” jelas Bambang.

Bambang pun menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan kajian terhadap proyek infrastruktur pemerintah.

“BSN dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR  sebagai pembina nasional sektor konstruksi akan merumuskan langkah-langkah implementatif dalam tataran lapangan,” ujar Bambang.

Hadir para pembicara dalam workshop ini adalah Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama BSN, I Nyoman Supriyatna, Hari G. Soeparto (IAPMI), Budi Setiawan (KemenPUPR), Soekartono Soewarno (Ahli Standar Konstruksi) dan Panani Kesai (Pakar Industri Konstruksi). Para peserta berasal dari para praktisi, akademisi, pemerintah dan pelaku usaha jasa konstruksi.

Dari workshop ini dihasilkan kesepakatan diantaranya adalah BSN bersama Kementerian PUPR akan membentuk tim untuk melakukan review standar proses, sistem dan personel di sektor konstruksi.

Selain itu perlu segera mengkaji kebutuhan standarisasi proses, sistem dan personel untuk keseluruhan subsektor konstruksi, serta mengajukan model pengembangan standar dari prescriptive menjadi goal setting atau performance based standard, termasuk indikator penerapannya yang perlu ditentukan.

Sementara itu Kepala Layanan Teknis BSN Makassar, Teguh Budiono, mengingatkan kepada semua pihak agar selalu memperhatikan aspek keselamatan dalam kegiatan konstruksi.

Apalagi kawasan Indonesia bagian Timur sedang gencar dengan pembangunan infrastruktur. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) mutlak dilakukan selama mengerjakan pekerjaan konstruksi. Faktor kelelahan pekerja juga turut andil dalam kecelakaan kerja.

“Harus diperhatikan pula jam kerjanya, jangan sampai mengejar target waktu tapi menyebabkan kecelakaan” harap Teguh.

Selain itu, skill atau keterampilan pekerja juga harus diperhatikan, jangan sampai seseorang diberikan pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang bukan keahliannya. Kedepan, Teguh berharap dengan adanya Lembaga Sertifikasi Person dapat memberikan jaminan keahlian seseorang sesuai dengan kemampuannya.

“Sertifikasi Person merupakan pembuktian kepada seseorang atas keahlian yang dimilikinya” tutup Teguh.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif