Ikuti Rakor Penyerahan DIPA, Wabup Lutra Akomodir Program Nasional

Rabu, 01 Desember 2021 - 09:42 WIB
loading...
Ikuti Rakor Penyerahan DIPA, Wabup Lutra Akomodir Program Nasional
Wakil Bupati Suaib Mansur menghadiri Rapat Koordinasi Penyerahan Daftar Pengisian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang berlangsung virtual, Senin (29/11/2021). Foto: Istimewa
A A A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara (Lutra) melalui Wakil Bupati (Wabup) Suaib Mansur dan Sekretaris Daerah (Sekda) Armiadi, menghadiri Rapat Koordinasi Penyerahan Daftar Pengisian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022.

Rakor bersama Presiden Joko Widodo itu dilaksanakan secara daring dari Ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara, Senin (29/11/2021).

Wabup Suaib Mansur, usai mengikuti Rakor, berjanji akan berusaha mengakomodir semua program dari pusat. “Kita harus mengakomodir semua program nasional dari pusat,” katanya.

Meski begitu, Suaib berharap tetap ada program prioritas dalam postur APBD Lutra. “Kita juga tidak boleh lalai terhadap program-program prioritas dalam APBD yang selaras dengan prioritas kita di daerah, tapi sekali lagi, kita juga harus mengakomodir program-program nasional yang sudah dirancang,” jelas mantan Kadis PUPR ini.



Sementara itu, Presiden Joko widodo dalam arahannya mengatakan, pemerintah telah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural melalui enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.

Ada 6 fokus utama kebijakan APBN 2022, pertama melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga memperkuat agenda peningkatan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Fokus berikutnya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.

Kelima melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Serta yang terakhir, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidak pastian.

Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1655 seconds (0.1#10.140)