TOPIK TERPOPULER

Provinsi Sulsel Kebagian Rp48,68 Triliun dari APBN 2022

Marhawanti Sehe
Provinsi Sulsel Kebagian Rp48,68 Triliun dari APBN 2022
Provinsi Sulsel mendapat alokasi APBN senilai Rp48,68 triliun. Foto: Ilustrasi

MAKASSAR - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp48,68 triliun pada tahun 2022. Rinciannya, Rp19,18 triliun untuk pagu belanja Kementerian/Lembaga dan Rp29,50 triliun untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulsel, Syaiful menguraikan pagu belanja Kementerian/Lembaga untuk Provinsi Sulsel sebesar Rp19,18 triliun akan dialokasikan kepada 43 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 780 Satuan Kerja (Satker).

Baca juga: Defisit APBN 2021 Lewati 3 Persen, Erick Thohir Janji Tekan PMN BUMN

Berdasarkan kewenangannya, alokasi belanja tersebut terdiri dari, Kantor Pusat Rp3,79 triliun, Kantor Daerah Rp14,99 triliun, Dekonsentrasi Rp119,16 miliar, dan Tugas Pembantuan Rp283,70 miliar.

"Para Kepala Satuan Kerja diharapkan agar segera menindaklanjuti DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi," ungkap Syaiful, dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Jumat (3/12).



Adapun alokasi TKDD untuk seluruh Pemda Lingkup Provinsi Sulsel sebesar Rp29,50 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp0,88 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp17,34 triliun, DAK Fisik sebesar Rp3,45 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp5,56 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,15 triliun, Dana Desa sebesar Rp2,12 triliun.

Baca juga: Anggaran Pertahanan Tembus Rp134 Triliun, Sri Mulyani: Salah Satu Terbesar

Syaiful berharap pemda benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan Alokasi TKDD diberikan. Anggaran belanja sebaiknya segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, tidak boleh menumpuk di perbankan.



(luq)

halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!