KPPU Sebut Persaingan Usaha di Sulsel Barkategori Tinggi

MAKASSAR - Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar membeberkan, persaingan usaha di Sulawesi Selatan (Sulsel) berkategori tinggi. Nilai indeks pada tahun 2021 berada pada tingkat 4,60 dari skala maksimal 7.

Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil KPPU Makassar, Hilman Pujana saat konferensi pers di Gedung Keuangan Negara, Senin (6/11). Menurut dia, indeks persaingan usaha tersebut mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 4,59.

Baca Juga: persaingan usaha
Indeks yang dikembangkan oleh KPPU dan CEDS-Universitas Padjadjaran ini merupakan survei persepsi kepada pemerintah, pelaku bisnis, dan masyakarat untuk memperhatikan persepsi masing-masing responden atas persaingan usaha dan menentukan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan KPPU, dalam menyikapi sektor-sektor dan dimensi persaingan usaha.

Terdapat tujuh dimensi sebagai bagian dari survei, yaitu struktur, perilaku, kinerja, permintaan, pasokan, kelembagaan, dan regulasi. Berbagai dimensi tersebut sejalan dengan konsep ekonomi industri untuk indeks pembangunan dan dilakukan dengan menggunakan analisis bobot sama dan principal component analysis. Sektor ekonomi yang diukur tingkat persaingan usahanya meliputi 15 sektor ekonomi.

Baca Juga: persaingan usaha
Dengan menggunakan seluruh dimensi pengukuran yang ada, dimensi kelembagaan memegang nilai tertinggi, yaitu 5,49, sementara dimensi perilaku memiliki nilai terendah 3,44.

"Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sulawesi Selatan telah mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, walaupun dengan nilai perilaku di angka paling rendah juga mengindikasikan masih terdapatnya perilaku pelaku usaha yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat," jelas Hilman.

Baca juga:Gergasi Amerika Siap Beli Perusahaan Chip Seharga Rp509 Triliun, Pemerintah Inggris Cemas

Dalam indeks ini, sebagian responden juga menyatakan terdapat hambatan investasi di Sulsel, dikarenakan masih adanya ketidakpastian dari pemerintah kepada masyarakat terkait perizinan.

Indeks ini dapat digunakan baik oleh internal KPPU Kanwil VI Makassar guna memetakan rencana giat dan program ke depan juga dapat dijadikan masukan kepada stakeholder khususnya pemerintah daerah untuk perbaikan pelayanan perizinan dalam meningkatkan investasi di Sulsel.