16 dari 24 DPC Sepakat Tolak LPj Ni'matullah di Musda Demokrat Sulsel

MAKASSAR - Sebanyak 16 dari total 24 DPC Partai Demokrat sepakat menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah alias Ulla. Penolakan itu lantang disuarakan pada Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Sulsel di Kota Makassar, Rabu (22/12/2021).

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala BPOKK DPP Demokrat, Herman Khaeron, dan sejumlah pengurus teras DPP. Berdasarkan hasil evaluasi LPj, total ada 16 DPC menolak dan 9 DPC, termasuk DPD yang menerima. Lalu, ada satu yakni DPP yang menyatakan abstain.

Plt Ketua DPC Demokrat Sinjai, Muhammad Nasyit Umar, mengungkapkan paling tidak ada empat alasan sehingga pihaknya menolak LPj Ulla. Yang pertama, perolehan hasil Pemilu 2019 dari Demokrat Sulsel di semua tingkatan mengalami kemerosotan. Capaian tersebut merupakan indikator kegagalan Ulla memimpin partai.

" Demokrat Sulsel butuh penyegaran. Kalau terus berlanjut kan tidak baik untuk Demokrat. Perolehan kursi DPR RI dari 3 menjadi 2 kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi dan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi," kata mantan legislator RI tersebut, Rabu (22/12/2021).



Alasan kedua, Nasyit membeberkan konsolidasi dan koordinasi partai tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Ulla. Terdapat beberapa fakta maupun indikator perihal masalah tersebut. Salah satunya yakni sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ulla tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel .

Ia melanjutkan perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus DPD pun tidak dilaksanakan, padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif. "Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik pengurus DPC di semua kabupaten/kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar," tuturnya.

Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.

Nasyit melanjutkan alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel yang kurang baik. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan di internal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.

"Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim," jelasnya.