TOPIK TERPOPULER

Ajiep Padindang Temukan BLT-DD Dipakai Jadi Alat Transaksi Politik Pilkades

Muhaimin Sunusi
Ajiep Padindang Temukan BLT-DD Dipakai Jadi Alat Transaksi Politik Pilkades
Anggota DPD RI asal Sulsel, Ajiep Padindang

MAKASSAR - Anggota DPD RI asal Sulsel, Ajiep Padindang mengaku menemukan dugaan penggunaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sebagai alat transaksi politik pilkades. Praktik ini ia temukan dalam kunjungan kerjanya pada periode Desember 2021.

Ajiep mengatakan, BLT dana desa ini dijadikan alat tawar menawar calon kepala desa inkumben untuk meraih suara saat pilkades. Praktik ini kata Ajiep, dia temukan di Kabupaten Bone dan Wajo.

Baca juga: Ketua DPD RI Dukung Negara ASEAN Berkoalisi Hadapi Sengketa di Laut China Selatan

"Jadi dana desa ini dimanfaatkan dalam mendapatkan suara untuk memperkuat dukungannya. Khususnya kepala daerah yang mau maju pemilihan lagi (inkumben)," kata Ajiep saat ditemui di Makassar baru-baru ini.

Dia menjelaskan, sejatinya penerima dana desa tiap desa hanya 20 kepala keluarga. Namun karena aturannya kaku dan memiliki banyak kriteria, maka kepala desa memilih mengikuti aturan yang banyak kriterianya, sehingga banyak kepala keluarga yang menerima bantuan.

"Makanya bisa sampai 30 sampai 40 (kepala keluarga). Jadinya semua penerima yang mendapat (dana desa) pasti akan berterima kasih kepada kepala desa karena mau pemilihan lagi," ujarnya.

Menurut Ajiep, sejatinya penerima bantuan BLT dana desa berkurang setiap tahun. Misalnya pada 2020 ada 150 kepala keluarga sebagai penerima, maka tahun 2021 mestinya cuma 100 kepala keluarga saja.

"Apalagi setelah melihat kriteria, kalau dulu itu kriterianya 17, sekarang 10, kan mestinya turun jumlah penerima. Tapi kan kalau ada yang tidak terima, misalnya 50 (kepala keluarga) tidak dapat, maka penerima pasti akan mengeluh ke kepala desa, padahal mau pemilihan," bebernya.

Baca juga: Ketua DPD RI Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Entaskan Kemiskinan

Dia melanjutkan, menghadapi 2022 aturan dana desa beda lagi. Hal itu tertuang pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021 di mana BLT dana desa paling sedikit 40 persen.

halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!