Kejati Sulsel Kantongi Nama Calon Tersangka Korupsi PDAM Makassar

MAKASSAR - Penyidik Bidang Pidana Khusus (Bid Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel), sedikit lagi bakal mengungkap dalang di balik kasus dugaan korupsi Jasa Produksi dan Asuransi Pensiun Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Bid Pidsus Kejati Sulsel , Andi Faik W Hamzah menyampaikan selama penyidikan telah menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Pihaknya pun telah mengantongi nama-nama calon tersangka.



"Menurut penyidik sudah ada ketentuan formil yang dilanggar. Dan yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut sudah bisa kita identifikasi. Namun muara dari tindak pidana korupsi harus ada kerugian negara," kata Faik kepada Sindo Makassar Senin (3/1/2022).

Dia menyebut, untuk penentuan tersangka bakal dilakukan setelah hasil audit kerugian negara dirampungkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Perhitungan kerugian negara masih berproses di sana. Itu dulu yang mesti dipastikan," kata Faik.

Dia menambahkan, sejak perkara ini dinaikan statusnya ke penyidikan pertengahan November 2021 lalu. Sudah ada puluhan orang yang diambil keterangannya guna pendalaman bukti. "Kurang lebih 30 saksi, kalau berdasar pemanggilan yang kami proses," ungkapnya.

Umumnya saksi yang diambil keterangan merupakan pejabat dan eks pejabat teras lingkup PDAM Makassar pada periode 2015 sampai 2019. Faik belum mau menjabarkan lebih jauh progresnya. "Kita tunggu bersama saja perkembangan dari penyidik seperti apa," tukasnya.

Kasus dana tantiem bonus premi asuransi dan premi dana pensiun tahun 2016-2019 ini bergulir lewat laporan Lembaga Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan (LB AMP Sulsel) pada April 2020 lalu. Laporan itu teregistrasi dengan nomor 067/SEK.A2/Pelaporan/LB-AMP SUL-SEL/IV/2020.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM tersebut melaporkan kasus itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018, bernomor dengan nomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018. Dimana didalamnya ada lima rekomendasi yang diberikan, dua di antaranya berpotensi masalah hukum.

Pertama, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar periode itu agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.