alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PDAM Makassar Diminta Transparan Soal Kebocoran Air

Hasdinar Burhan
PDAM Makassar Diminta Transparan Soal Kebocoran Air
Kantor PDAM Makassar, Jalan Dr Sam Ratulangi. Foto : Maman Sukirman/SINDOnews

MAKASSAR - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahaan Umum Daerah Air Minum berjalan alot. Setelah adu pendapat soal bentuk perusahaan, Panitia khusus (pansus) kembali membuat wacana baru soal tingkat kebocoran PDAM (dahulu) yang mencapai 40% setiap tahunnya.

Wakil Ketua Pansus Perubahan Status PDAM, Badaruddin Ophier, juga menyoroti soal tingginya tingkat kebocoran air di PDAM Makassar yang menurutnya seharusnya bisa diminimalisir. Sebab selama ini perusahaan milik Pemkot Makassar tersebut menggandeng pihak ketiga untuk mengatasi persoalan tersebut.

Dengan demikian, legislator asal fraksi Gerindra itu, menegaskan sebelum pembahasan Ranperda PDAM kembali dilanjutkan Pansus di DPRD, ia meminta agar PDAM harus bisa memperlihatkan data valid soal jumlah dan tingkat kebocoran air yang terjadi lebih dahulu.

"Sebelum masuk ke pembahasan terkait perubahan status PDAM apakah berbentuk Perumda atau Perseroda, saya minta terlebih dahulu PDAM harus bisa transparan dan menunjukkan data kebocoran air hingga saat ini," imbaunya saat ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Selasa (13/3/2018).

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini juga meminta PDAM untuk dapat menjelaskan kebocoran yang terjadi, apakah disebabkan persoalan teknis atau non teknis.

"Harus juga diurai, misalnya kebocoran disebabkan faktor teknis, berapa banyak di pipa tansmisi, distribusi dan pipa sambungan rumah. Selain itu, untuk non teknis, PDAM juga harus bisa mengurai bagaimana akurasi pencatatan meter air, kualitas meter yang digunakan, percepatan sistem pelaporan meter bermasalah, dan lain sebagainya," beber Ophier.

Dengan demikian, lanjut Ophier, jika semuanya telah jelas maka pasti sudah bisa langsung dievaluasi, termasuk pada saat penganggaran apakah ada korelasinya antara kebocoran dengan program kerja.

Terkait bagaimana status yang paling ideal buat PDAM, apakah berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), legislator yang akrab disapa Bro Ophier ini mengatakan masih sementara mengkaji apakah kerjasama dengan pihak ketiga (bentuk Perseroda) akan lebih menguntungkan ataukan tidak.

"Kemarin saya tekankan bahwa saya sangat menolak jika PDAM dipihak ketigakan, kenapa? karena pihak ketiga berpotensi mengikis fungsi sosial PDAM, sebab orientasinya hanya mengejar profit. Lagian yang bermasalah bukan statusnya tapi manusianya, kok bisa kebocoran air sangat tinggi, padahal aset yang dimiliki lengkap," kata Bro Ophier.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads