TOPIK TERPOPULER

Bupati Gowa Sebut Aturan 40% Produk UMKM di LKPP Bisa Tekan Pengangguran

Herni Amir
Bupati Gowa Sebut Aturan 40% Produk UMKM di LKPP Bisa Tekan Pengangguran
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengikuti rapat virtual dengan Mendagri, Tito Karnavian, Senin (24/1/2022). Foto: SINDOnews/Herni Amir

GOWA - Pemerintah Kabupaten Gowa mendukung langkah pemerintah mengakomodir 40% produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masuk dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, kebijakan ini akan membantu produk lokal berkembang. Di sisi lain, juga akan membuka lapangan kerja.

Baca juga: Sepi Peminat, Seleksi Terbuka Jabatan Sekda Gowa Diperpanjang



"Kalau itu bisa berjalan dengan baik, saya pikir itu sangat bagus dan itu bisa mendorong produk-produk lokal kita untuk bisa berkembang, yang tentunya berujung pada penyerapan tenaga kerja, sehingga bisa menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan," ucap Adnan usai rapat kerja dan evaluasi bersama Mendagri, KPK, dan LKPP RI secara virtual, Senin (24/1).

Adnan melanjutkan, selama ini Presiden Joko Widodo telah menekankan kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri. Semakin banyak produk dalam negeri yang diakomodir maka akan berpotensi terjadi pembelian produk dalam negeri yang dimiliki seluruh kabupaten/kota.

Orang nomor satu di Gowa ini juga mengatakan, kebijakan ini akan membantu pemerintah daerah. Sebab pemerintah daerah tidak perlu lagi melakukan pembelanjaan barang dan jasa di luar yang membutuhkan biaya tambahan.

Baca juga: Warga Lembang Parang Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19

"Misalnya ada pengadaan meja dan bangku untuk SD dan SMP, misalnya selama ini kan mungkin penyediaannya adanya Jakarta, kirim ke sini. Kenapa tidak penyedia kursi bangku ini mengakomodir lokal Kabupaten Gowa yang masuk dalam LKPP, sehingga pada saat pembelanjaan barang dan jasanya tidak perlu ke Jakarta, cukup di sini saja. Pasti akan lebih murah karena memiliki uang transport dan pembiayaan-pembiayaan operasional lainnya," lanjutnya.

Kepala LKPP, Azwar Anas mengungkapkan, potensi pembelanjaan dalam negeri Indonesia selama ini sekitar Rp1.200 trilun. Namun yang mampu terealisasi di UMKM baru sekitar Rp74 miliar. Olehnya itu, ia berharap ke depan ini bisa dioptimalkan.

halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!