Kepala KPPN Watampone Minta Kejaksaan Kawal Dana Desa di Soppeng

SOPPENG - Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman, meminta aparat penegak hukum (APH) mengawal pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN. Salah satu yang mesti memberikan atensi adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Soppeng .

Hal itu disampaikan saat Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman, didampingi Fungsional PTPN, Fahrul Aprianto dan Operator DFDD, Arham, melakukan kunjungan kerja ke Kejari Soppeng di Ruang Kerja Kajari Soppeng, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Selasa (07/02/2022).



Pada kesempatan tersebut, Rintok selain menjalin silaturahmi, juga dalam rangka melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Soppeng. Rintok menyebutkan pentingnya bersinergi dalam mengawal dana APBN , khususnya dana desa untuk menghindari adanya masalah hukum.

"Untuk keperluan tersebut disepakati untuk bersinergi sesuai kewenangan masing-masing dengan tujuan agar dana desa cepat tersalurkan dengan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Rintok, kepada SINDOnews.

Dia bilang kunjungan dan sinergi dengan APH di Soppeng tersebut merupakan salah satu upaya bersama mengawal dana APBN. Diinginkan agar dana APBN tidak sekedar tersalurkan, tetapi lebih dari itu memastikan dana APBN dapat bermanfaat bagi masyarakat (delivered).



Kepala Kejari Soppeng , Mohammad Nasir, pada kesempatan tersebut menyambut baik atas kunjungan Kepala KPPN Watampone beserta staf. Terlebih dalam bersinergi guna mengawal dana desa di Kabupaten Soppeng agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.

"Kita sama-sama mengawal dana desa ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh siapapun dalam pelaksanaan pembangunan di desa," tukasnya.