Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dinas Sosial Maros Salurkan BPNT dan PKH Tahap Kelima
loading...
Penyaluran bansos di Kabupaten Maros untuk tahap lima dihadiri langsung oleh Bupati Maros AS Chaidir Syam dan Anggota DPR Samsu Niang. Foto: SINDOnews/Samsu Niang
A
A
A
MAROS - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maros menggelar penuntasan penyaluran bantuan sosial (bansos) BPNT dan PKH Kementerian Sosial. Bansos tahap kelima itu disalurkan di Gedung Baruga B Kantor Bupati Maros, Kamis (10/2/2022).
Penyaluran bantuan sosial tersebut dihadiri langsung Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang beserta rombongan ke Kabupaten Maros .
"Di sini hadir membersamai kita, perwakilan kita yang terus menyuarakan agar program kepentingan masyarakat dapat terus berlanjut. Alhamdulillah, saya sangat senang Bapak Samsung Niang bisa hadir secara langsung dan menyaksikan penyaluran bantuan sosial ini," ungkap Bupati Maros, AS Chaidir Syam.
Ia melanjutkan penyaluran bansos tersebut dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota lingkup Sulsel. Pemerintah pusat menargetkan selambat-lambatnya penyaluran bantuan dapat selesai pada Maret mendatang.
Penyaluran bantuan di Kabupaten Maros sendiri telah dilakukan empat tahap, dimana penyaluran tahap kelima pada hari ini dilakukan bekerjasama dengan Bank BNI Cabang Maros.
"Tahap satu telah dilaksanakan dari 15-30 November 2021 dengan KKS terdistribusi sebanyak 7.475. Kemudian tahap kedua, 21-24 Desember 2021 dengan KKS terdistribusi 1.784. Tahap ketiga, 6-11 Januari 2022 sebanyak 574 KKS terdistribusi dan tahap keempat, 4-8 Februari 2022 KKS terdistribusi 610," sebutnya.
Setelah terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 1.776 KKS telah dikeluarkan dari daftar penerima. Di antaranya 862 KKS yang ditemukan ganda bansos, 212 terdeteksi ASN/Polri, 241 pindah wilayah, terdeteksi mampu 202, dan 259 meninggal dunia.
Chaidir mengungkapkan sempat merasa risau, sebab di tanggal 15 November 2021 masih terdapat 15.483 KKS yang belum mendapatkan penyaluran bantuan sosial . Selanjutnya pada 6 Januari 2022, masih ada sekitar 5.600 KKS yang belum tersalurkan.
"Bantuan sosial ini masuk pada anggaran 2021, maka dari itu kami sempat merasa risau. Bagaimana pun, bantuan untuk masyarakat ini wajib untuk disalurkan. Untung saja saja PKSK dan para pengurus PKH ikut membantu mendata KKS yang akan menerima KPM," bebernya.
Penyaluran bantuan sosial tersebut dihadiri langsung Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang beserta rombongan ke Kabupaten Maros .
"Di sini hadir membersamai kita, perwakilan kita yang terus menyuarakan agar program kepentingan masyarakat dapat terus berlanjut. Alhamdulillah, saya sangat senang Bapak Samsung Niang bisa hadir secara langsung dan menyaksikan penyaluran bantuan sosial ini," ungkap Bupati Maros, AS Chaidir Syam.
Ia melanjutkan penyaluran bansos tersebut dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota lingkup Sulsel. Pemerintah pusat menargetkan selambat-lambatnya penyaluran bantuan dapat selesai pada Maret mendatang.
Penyaluran bantuan di Kabupaten Maros sendiri telah dilakukan empat tahap, dimana penyaluran tahap kelima pada hari ini dilakukan bekerjasama dengan Bank BNI Cabang Maros.
"Tahap satu telah dilaksanakan dari 15-30 November 2021 dengan KKS terdistribusi sebanyak 7.475. Kemudian tahap kedua, 21-24 Desember 2021 dengan KKS terdistribusi 1.784. Tahap ketiga, 6-11 Januari 2022 sebanyak 574 KKS terdistribusi dan tahap keempat, 4-8 Februari 2022 KKS terdistribusi 610," sebutnya.
Setelah terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 1.776 KKS telah dikeluarkan dari daftar penerima. Di antaranya 862 KKS yang ditemukan ganda bansos, 212 terdeteksi ASN/Polri, 241 pindah wilayah, terdeteksi mampu 202, dan 259 meninggal dunia.
Chaidir mengungkapkan sempat merasa risau, sebab di tanggal 15 November 2021 masih terdapat 15.483 KKS yang belum mendapatkan penyaluran bantuan sosial . Selanjutnya pada 6 Januari 2022, masih ada sekitar 5.600 KKS yang belum tersalurkan.
"Bantuan sosial ini masuk pada anggaran 2021, maka dari itu kami sempat merasa risau. Bagaimana pun, bantuan untuk masyarakat ini wajib untuk disalurkan. Untung saja saja PKSK dan para pengurus PKH ikut membantu mendata KKS yang akan menerima KPM," bebernya.
Explore More