alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Gunakan Gedung DPRD Kampanyekan Appi-Cicu, Kopel Minta Panwaslu Tegas

Hasdinar Burhan
Gunakan Gedung DPRD Kampanyekan Appi-Cicu, Kopel Minta Panwaslu Tegas
Sejumlah anggota DPRD Makassar gunakan fasilitas negara (gedung DPRD) mengkampanyekan pasangan calon Appi-Cicu, Senin (19/3/2018). Foto : Hasdinar Burhan/SINDOnews

MAKASSAR - Sejumlah anggota dewan secara terang-terangan memakai fasilitas negara mengampanyekan salah satu pasangan calon yang ikut berkontestasi di Pilwalkot Makassar 2018.

Mengatasnamakan Gerakan Aksi Fraksi (GAS), sejumlah anggota DPRD Makassar menggelar konfrensi pers menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon nomor urut 1, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu), di Gedung DPRD Makassar, Senin (19/3/2018).

Konfrensi pers ini digelar Rapat Paripurna Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Anggota DPRD Kota Makassar berlangsung. Mereka diantaranya Busranuddin Baso Tika (PPP), Rahman Pina (Golkar), Sangkala Saddiko (PAN), Yenny Rahman (PKS), Muh Yunus (Hanura), Andi Vivin Sukmawati (PDIP), Lisdayanti Sabri (Gerindra), Muh Said (PBB), dan Irwan Djafar (NasDem).



Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq menilai konferensi pers sudah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4/2017 yang mengatur larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

Dalam pasal 63 PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertuang bahwa fasilitas negara yang dimaksud adalah pertama, sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi

kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. Kedua, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan. Dan ketiga, sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

"Saya kira ini prilaku yang tidak elok di pertontonkan anggota dewan kepada publik. Sebagai representasi masyarakat yang terhormat, mestinya anggota dewan memberikan contoh etika politik yang baik dalam berdemokrasi," jelas Musaddaq, Senin (19/3/2018).

Lebih lanjut ia menjelaskan apa yang dipertontonkan anggota dewan tersebut bakal memicu reaksi emosional publik. Sebagai pembuat nilai, jelasnya, dewan seharusnya menaati aturan yang sudah di atur jelas dalam PKPU tersebut.

"Apa yang dipertontonkan saya kira ini akan memicu reaksi emosional publik. Sebagai pembuat nilai, dewan seharusnya mematuhi aturan PKPU No.4/2017 yg mengatur larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kampanye," katanya.

Untuk itu, Kopel meminta secara tegas sejumlah anggota dewan tersebut dilaporkan kepada Badan Kehormatan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota dewan selama masa kampanye dialogis saat ini.

"Sanksinya memang tidak tegas diatur dlm PKPU ini, tapi kita dorong agar diinternal DPRD dlm hal ini Badan Kehormatan menindak lanjuti ini sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota dewan, " tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Panitia Pengawas Pemilu untuk proaktif menindaklanjuti persoalan ini. "Kita meminta panwaslu juga turut pro aktif menindak lanjuti persoalan ini," pungkasnya.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook