alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

DPRD Warning Kelanjutan Pembangunan Rumah Sakit Ainun Parepare

Darwiaty Dalle
DPRD Warning Kelanjutan Pembangunan Rumah Sakit Ainun Parepare
Belum rampung, Rumah Sakit Umum Asri Ainun Parepare akan dibangun kembali menggunakan APBD 2018. Foto : Darwiaty Dalle/SINDOnews

PAREPARE - Progres pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Parepare, Asri Ainun rencananya akan dilanjutkan di tahun 2018 ini dengan anggaran kurang lebih Rp15 miliar. Akan tetapi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare mewarning kelanjutan pembangunan rumah sakit tipe B yang menggunakan APBD pokok 2018.

Kepala Dinas Kesehatan Parepare  Muh Yamin mengatakan, pihaknya memastikan pembangunan mega proyek rumah sakit yang diklaim bakal menjadi rumah sakit pendidikan bagi para calon dokter tersebut, akan dilanjutkan tahun ini. Sementara ini, kata dia, tengah dilakukan pengurusan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) seperti yang disarankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parelare.

"Setelah DELH-nya rampung, pembangunan langsung kita lanjutkan," jelasnya, Senin (19/3/2018).

Selain anggaran yang didapatkan pada APBD pokok tahun ini, kata Yamin lagi, pihaknya juga berharap proyek tersebut pada APBN Perubahan mendatang, mendapat tambahan Rp25 miliar hingga RP30 miliar, agar tower pertama dari tiga tower yang direncanakan bisa segera rampung tahun ini. "Dan tahun depan kita target lagi mendapat tambahan anggaran dari pusat sebesar Rp150 miliar. Karena diupayakan RSU Asri Ainun beroperasi 2019 mendatang, sembari menunggu pembangunan dua tower lainnya," papar Yamin.

Sekadar diketahui, sejak pembangunannya 2015 lalu, RSU Asri Ainun sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp60 miliar bersumber dari APBN. Pembangunannya, baru mencapai 30% lantaran terkendala oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Sementar itu, Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam mengaku tidak tahu persis jika ada anggaran yang berasal dari APBD yang kemudian akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit tersebut.

Kendati begitu, kata Rahmat, sangat disarankan pihaknya agar pemerintah tidak menggunakan APBD dalam pembangunan rumah sakit tersebut.

Pasalnya, kata legislator Demokrat tersebut, sejak pembangunannya telah menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari pemerintah pusat. Jika kemudian ikut menggunakan APBD, jelasnya, akan sulit menghitung antara porsi DAK dengan APBD.

"Terlebih sajauh ini tidak pernah tercampur antara DAK dan APBD dalam satu bangunan. Jadi kami sarankan, jangan menggunakan APBD.Pemerintah sebaiknya mencari sumber-sumber lain dari APBN khususnya disektor keesehatan," tegasnya.

Selain itu, kata Rahmat lagi, pembangunan rumah sakit yang oleh pemerintah diklaim akan menyerap hingga tiga ribu tenaga kerja tersebut, tidak boleh dilanjutkan sebelum terbit Amdalnya. Karena, kata dia, DELH hanya dokumen atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup untuk pengerjaan bangunan yang terlanjur berjalan namun tidak mengantongi Amdal.

"Tapi bukan berarti setelah terbit DELH, serta merta pembangunan itu bisa dilanjutkan. Karena sejak dokumen DELH disusun hingga terbit, pembangunan tidak boleh dilanjutkan. Dan itu tetap berlaku hingga Amdalnya terbit," ungkapnya.

Hal itu, kata Rahmat lagi, sesuai surat edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 541 pertanggal 31 Desember 2016, yang menegaskan agar semua dokumen (Amdal) pada kegiatan yang sedang berjalan harus diselesaikan terlebih dahulu. "Terhitung tahun 2017, tidak boleh lagi ada pembangunan tanpa Amdal. Jika itu dilanggar, ancamannya pidana. Soal aturan harus dipahami secara utuh. Salah kalau pembangunan mau dilanjutkan tanpa amdal," tegasnya.

Untuk itu, tambah Rahmat, pihaknya akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk meluruskan terkait aturan pembangunan yang tanpa Amdal.

"Segera kita undang pihak terkait untuk membicarakan persoalan tersebut. Jangan sampai terjadi pelanggaran pada pembangunan lanjutannya. Terlebih, DELH sudah digunakan tahun lalu oleh pihak dinas terkait. Dan DELH hanya boleh digunakan sekali. Selebihnya harus Amdal.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads