Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Anggota Dewan Soroti Surat Bupati Tana Toraja
loading...
Anggota DPRD Tana Toraja menyoroti surat yang diteribitkan bupati. Foto: DPRD Tana Toraja
A
A
A
TANA TORAJA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja menengarai, Satgas Penanganan COVID-19 mengambil alih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Dinas Kesehatan setempat.
Anggota DPRD Tana Toraja, Yariana Somalinggi mengatakan, dalam surat penyampaian Bupati Tana Toraja Nomor 009/0518/VI/Setda, ada indikasi tupoksi Dinas Kesehatan diambil alih oleh Satgas COVID-19 Tana Toraja.
Surat penyampaian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala PKM se-Kabupaten Tana Toraja itu berisi 15 poin. Pada poin 9 menyatakan, bahwa ketersediaan, pengadaan dan distribusi vaksin anti rabies dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 atau Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja.
"Vaksin anti rabies tidak ada hubungannya dengan COVID-19 . Jadi, kenapa pengadaan dan distribusinya harus dikoordinasikan dulu ke Satgas. Itu kan, tupoksi OPD terkait," kata Yariana di gedung DPRD Tana Toraja belum lama ini.
Legislator Partai Golkar itu meminta agar Satgas Penanganan COVID-19 fokus terhadap aksi kemanusiaan dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Tana Toraja. Begitu juga, Bupati Tana Toraja seharusnya memberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan tupoksinya. Sehingga, kegiatan yang dilaksanakan di OPD bisa dipertanggung jawabkan sendiri oleh OPD yang bersangkutan.
"Sebaiknya Satgas Penanganan COVID-19 fokus pada pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona," jelas Yariana.
Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Tana Toraja, Alfius Tandiarrang saat dikonfirmasi enggan menanggapi tudingan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 mengambil alih tupoksi OPD.
"Saya tidak bisa mewakili Satgas. Sebaiknya ditanyakan ke media centre sebagai jubir satgas karena info satgas satu pintu," kata Alfius melalui pesan singkat WhatsApp kepada SINDOnews.
Anggota DPRD Tana Toraja, Yariana Somalinggi mengatakan, dalam surat penyampaian Bupati Tana Toraja Nomor 009/0518/VI/Setda, ada indikasi tupoksi Dinas Kesehatan diambil alih oleh Satgas COVID-19 Tana Toraja.
Surat penyampaian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala PKM se-Kabupaten Tana Toraja itu berisi 15 poin. Pada poin 9 menyatakan, bahwa ketersediaan, pengadaan dan distribusi vaksin anti rabies dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 atau Dinas Pertanian Kabupaten Tana Toraja.
"Vaksin anti rabies tidak ada hubungannya dengan COVID-19 . Jadi, kenapa pengadaan dan distribusinya harus dikoordinasikan dulu ke Satgas. Itu kan, tupoksi OPD terkait," kata Yariana di gedung DPRD Tana Toraja belum lama ini.
Legislator Partai Golkar itu meminta agar Satgas Penanganan COVID-19 fokus terhadap aksi kemanusiaan dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Tana Toraja. Begitu juga, Bupati Tana Toraja seharusnya memberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan tupoksinya. Sehingga, kegiatan yang dilaksanakan di OPD bisa dipertanggung jawabkan sendiri oleh OPD yang bersangkutan.
"Sebaiknya Satgas Penanganan COVID-19 fokus pada pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona," jelas Yariana.
Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Tana Toraja, Alfius Tandiarrang saat dikonfirmasi enggan menanggapi tudingan bahwa Satgas Penanganan COVID-19 mengambil alih tupoksi OPD.
"Saya tidak bisa mewakili Satgas. Sebaiknya ditanyakan ke media centre sebagai jubir satgas karena info satgas satu pintu," kata Alfius melalui pesan singkat WhatsApp kepada SINDOnews.
(luq)
Explore More