Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Jalan Mundur Demokrasi

MAKASSAR - Wacana penundaan Pemilu 2024 kian memanas. Usai digulirkan tiga parpol yakni Golkar, PKB dan PAN berbagai pihak menyorotinya. Termasuk Anggota DPD RI asal Sulsel, Tamsil Linrung.

Dalam acara dialog publik bertajuk "Pro Kontra Penundaan Pemilu 2024 " di Kota Makassar, Tamsil mengatakan bila saja Pemilu betul ditunda maka hal ini adalah jalan mundur demokrasi di Indonesia.

"Soal wacana penundaan ini memang kami turun menyerap aspirasi di masyarakat. Termasuk hari ini di Makassar. Bagi saya tidak ada alasan dilakukan penundaan, bila itu terjadi, artinya demokrasi kita jalan mundur," katanya, Senin (7/3/2022).



Tamsil menuturkan, banyak pihak yang diuntungkan jika ada perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu. Satu-satunya pihak yang dirugikan adalah rakyat Indonesia.

“Ini (perpanjangan masa jabatan presiden/penundaan pemilu) tidak hanya menguntungkan presiden, tapi juga anggota DPR, DPD, DPRD, hampir semuanya untung. Satu-satunya yang rugi adalah rakyat,” ujarnya.

Dari informasi yang diterimanya, lebih dari 75 persen anggota DPR RI setuju, termasuk anggota DPD RI. Dikarenakan penundaan Pemilu ini menguntungkan anggota parlemen.

"Tapi saya harus menegaskan diri saya bahwa saya termasuk yang tidak setuju penundaan Pemilu. Bila ini terjadi artinya akan krisis konstitusi,” tuturnya.

Persoalan perpanjangan masa jabatan ini pula, menurut Tamsil, yang membuat sejumlah pihak ragu-ragu dalam melakukan amendemen UUD.

"Kita khawatir jika dilakukan amendemen maka akan membuka kotak pandora. Kalau 2/3 anggota MPR setuju perpanjangan masa jabatan tiga tahun atau 5 tahun," terangnya.