alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kopel Soroti Putusan Panwaslu Soal Pelanggaran Legislator Makassar

Luqman Zainuddin
Kopel Soroti Putusan Panwaslu Soal Pelanggaran Legislator Makassar
Sejumlah legislator Makassar saat prescon mendukung salah satu kandidat di Pilwalkot Makassar di gedung DPRD Makassar. Foto: dok/SINDOnews

MAKASSAR - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Makassar memutuskan jika 13 legislator DPRD Makassar yang menggunakan gedung DPRD (fasilitas negara) menggelar konfrensi pers mendukung pasangan calon, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) dengan membentangkan spanduk, tidak bersalah atau dinilai tidak melanggar aturan Pilkada.

Panwaslu beralasan, keputusan tersebut berdasarkan kajian mendalam terhadap pasal 69 UU 10/2016 mengenai Pilkada. Dimana pada pasal yang disangkakan terhadap ke 13 orang tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran di Pilwalkot Makassar.

"Pembahasannya adalah pembahasan mengenai pasal 69 UU No 20 Tahun 2016 tentang penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah. Kami menerjemahkan makna pasal, bahwa pasal ini bersifat kumulatif fasilitas dan anggaran. Artinya, ketika penggunaan fasilitas dan kemudian kegiatan itu dibiayai oleh negara (anggaran negara) maka barulah masuk ke dalam unsur pasal itu," ungkap Komisioner Panwaslu, Makassar Abdillah Mustari, Senin (26/3/2018).



Atas alasan tersebut, Komisioner Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel Musaddaq menyorotinya. Menurut dia, alasan Panwaslu meloloskan para legislator tersebut lantaran pasal yang disangkakan bersifat kumulatif tidak beralasan.

Sebab, dari semua bukti yang ada mereka jelas melanggar dengan menggunakan gedung DPRD kota Makassar.

"Undang-undang tidak menyebutkan uang negara, tapi fasilitas negara, termaksud gedung dan saya kira tidak mendasar juga meloloskan mereka dari jeratan hukum. Itu sangat jelas teman-teman yang ada di DPRD menggunakan gedung melakukan jumpa pers, apalagi fotonya ada ada bukti yang tidak bisa diragukan," ungkap Musaddaq melalui via seluler.

Sebaliknya, ia malah menuding Panwaslu masuk angin dengan meloloskan para legislator ini dengan bukti-bukti yang sudah sangat jelas. Menurut dia, itu sangat memungkinkan. Apalagi, kontestasi demokrasi di Makassar sedang berlangsung.

"Saya lihat ada kekuatan politik yang cukup kuat di Kota Makassar, kekuatan itu bisa modal dan yang bisa mempengaruhi penyelanggara pilkada," kata Musaddaq.

Jika terus membiarkan ini, ada kemungkinan hukum Indonesia menurutnya tidak akan berlaku lagi. "Sistem hukum kita tidak berlalu lagi di politik pilkada ini, karena orang yang terang-terangan melakukan pelanggaran pemilu lolos tanpa ada sangksi hukum," katanya.

Ia juga menilai bahwa ini merupakan prilaku yang tidak mencerminkan etika yang baik dalam pesta demorkasi khusus pilkda Makassar. "Ini juga bisa menimbulkan reaksi dari masyakat ketika pejabat negara yang berasa kebal hukum," sesal dia.

"Saya kira ini sangat buruk dalam demokrasi kita ketika mereka menggunakan fasilitas negera tidak ditindaki. Apalagi konstalasi politik yang ada di makassar tidak kondusif. Janganlah teman-teman di DPRD memperkeruh," imbuhnya.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook