Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jadi Dosen Tamu di Uniprima, Bupati Wajo Paparkan Materi Pemerintahan
loading...
Bupati Wajo menjadi dosen tamu di Universitas Puangrimaggalatung (Uniprima) Sengkang, Minggu (5/6/2022). Foto/Reza Pahlevi
A
A
A
WAJO - Bupati Wajo , Amran Mahmud mengisi akhir pekannya dengan berbagai kegiatan. Salah satunya, menjadi dosen tamu dengan membawakan materi kuliah kepada mahasiswa Program Pascasarjana (PPs) Strata Dua (S2) Universitas Puangrimaggalatung (Uniprima) Sengkang, Kabupaten Wajo , Minggu (5/6/2022).
Ia membawakan materi tentang pemerintahan di tingkat daerah. Termasuk soal tugas dan kewenangannya. Menurutnya, secara garis besar, pemerintah daerah dikelola oleh dua unsur, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Untuk menjalankan pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah yang menjalankan berbagai fungsi. Seperti fungsi penunjang, fungsi pendukung, fungsi pelaksana dan fungsi kewilayahan," urai Amran yang sebelum menjabat sebagai Bupati, menjabat dosen di beberapa perguruan tinggi swasta.
Dalam menjalankan pemerintahan daerah, lanjut Amran Mahmud, kepala daerah dan DPRD secara bersama-sama menetapkan visi dan misi pembangunan daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selanjutnya, kepala daerah memerintahkan kepada setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerahnya masing-masing. Pada saat menyusun RPJMD dan Renstra, Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah harus bersinergi.
"Agar perangkat daerah dapat bekerja secara maksimal, maka kepala daerah harus cermat dalam memilih personel yang akan ditugaskan dalam perangkat daerah. Prestasi kepala daerah dalam periode pemerintahannya, tergantung pada prestasi yang dicapai oleh setiap perangkat daerah," ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Lamadukelleng itu juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, DPRD menyelenggarakan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui mekanisme Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
"Begitu pun setelah tahun anggaran berakhir, DPRD juga melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk memastikan capaian dari setiap program yang sudah dijalankan, sudah sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD," pungkasnya.
Ia membawakan materi tentang pemerintahan di tingkat daerah. Termasuk soal tugas dan kewenangannya. Menurutnya, secara garis besar, pemerintah daerah dikelola oleh dua unsur, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Untuk menjalankan pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah yang menjalankan berbagai fungsi. Seperti fungsi penunjang, fungsi pendukung, fungsi pelaksana dan fungsi kewilayahan," urai Amran yang sebelum menjabat sebagai Bupati, menjabat dosen di beberapa perguruan tinggi swasta.
Dalam menjalankan pemerintahan daerah, lanjut Amran Mahmud, kepala daerah dan DPRD secara bersama-sama menetapkan visi dan misi pembangunan daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selanjutnya, kepala daerah memerintahkan kepada setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerahnya masing-masing. Pada saat menyusun RPJMD dan Renstra, Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah harus bersinergi.
"Agar perangkat daerah dapat bekerja secara maksimal, maka kepala daerah harus cermat dalam memilih personel yang akan ditugaskan dalam perangkat daerah. Prestasi kepala daerah dalam periode pemerintahannya, tergantung pada prestasi yang dicapai oleh setiap perangkat daerah," ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Lamadukelleng itu juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, DPRD menyelenggarakan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui mekanisme Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
"Begitu pun setelah tahun anggaran berakhir, DPRD juga melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk memastikan capaian dari setiap program yang sudah dijalankan, sudah sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD," pungkasnya.
(agn)
Explore More