alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Ranperda Diharap Lahirkan Indikator Kemiskinan Berbasis Lokal

Darwiaty Dalle
Ranperda Diharap Lahirkan Indikator Kemiskinan Berbasis Lokal
Ilustrasi/SINDOnews

PAREPARE - Komisi II DPRD Kota Parepare meminta sistem pendataan data kemiskinan diubah. Untuk itu pendataan diharap harus dimulai dari wilayah rukun tetangga dan warga (RT/RW), kemudian bermuara ke Bappeda Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.

“Ke depan kita inginkan pendataan dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan dan kota. Data yang masuk pun harus satu pintu yakni melalui Bappeda," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Abdul Salam Latief, Senin (16/4/2018).

Diketahui, data terkait kemiskinan saat ini dikontrol sejumlah instansi dan lembaga. Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
 
Bahkan, lanjut Salam, untuk menentukan indikator kemiskinan dibutuhkan kebijakan berbasis lokal meski indikatornya telah dijabarkan oleh pemerintah pusat. Tujuannya, agar seluruh bantuan pemerintah tepat sasaran, seperti bantuan bedah rumah.

"Tentu melibatkan RT yang paling tahu warga yang miskin itu adalah RT/RW dan harus diawasi Anggota DPRD," jelasnya.

Sekadar diketahui, apa yang disampaikan Salam ini menyusul Komisi II DPRD Kota Parepare tengah menyusun karangka akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Kemiskinan.

Ranperda ini pun telah melewati uji publik oleh Sekretariat DRPD Parepare melibatkan elemen pemerintahan dan masyarakat, berlangsung pekan lalu.

"Sementara masih berproses. Kita ramu dengan ikut memuat hasil uji publik yang telah kita laksanakan melibatkan elemen dari pemerintahan maupun dari kalangan masyarakat," sambung legislator asal Partai PPP ini.

Salam menambahkan, Ranperda Penanggulangan Kemiskinan adalah jawaban atas banyaknya keluhan warga terkait bantuan yang dikucurkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk itu harus ada regulasi yang jelas. Salah satunya, terkait data penduduk miskin yang dikelola satu instansi," terangnya.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
sindonews ads