alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Hak Pilih 44.302 Masyarakat Sulsel Berpotensi Hilang

Luqman Zainuddin
Hak Pilih 44.302 Masyarakat Sulsel Berpotensi Hilang
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Sedikitnya 44.302 masyarakat di Sulsel berpotensi kehilangan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulsel, 27 Juni mendatang. Jumlah ini diketahui merupakan wajib pilih namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) serta belum melakukan perekaman data.

Komisioner Divisi Data dan Perencanaan KPU Sulsel, Mardiana Rusli menjelaskan bahwa angka ini sebenarnya sudah ditekan dari jumlah sebelumnya yang mencapai angka 394.108 pada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) beberapa waktu lalu.

"Sekarang proses perbaikan DPS masih berjalan. Kemarin itu kita dibuat resah dengan jumlah pemilih yang tidak berKTP-el 394.108 ribu. Dari semua proses yang dilakukan sampai saat ini didapati beban kita tinggal 44.302 masyarakat yang belum masuk DPS," katanya, Senin (16/4/2018).

Hanya saja kata Ana, sapaan Mardiana Rusli, jumlah ini masih menjadi beban yang cukup besar bagi KPU Sulsel. Sebab, sampai saat ini dia belum mengetahui pasti perlakuan apa yang akan diberikan pada puluhan ribu masyarakat Sulsel tersebut.

"Masalahnya 44 ribu ini mau diapakan. Mereka tidak memiliki identitas surat keterangan (suket) dan KTP-el Sementara sarat untuk masuk ke DPT, kedua unsur tadi harus dipenuhi," ujar Ana.

Untuk menekan angka tersebut, KPU Sulsel pun mengimbau agar KPU kabupaten/kota memobilisasi masyarakat yang belum memiliki e-KTP dan belum melakukan perekaman data. Ia juga menyebut, bahwa sudah ada kesepahaman dengan pemerintah terkait ini.

"Kita berharap ada kebijakan, dan percepatan dan kita sudah meminta beberapa TPS dan KPU untuk melakukan pengorganisian pada mereka yang pemilih itu datang ke disdukcapil, atau disdukapil yang turun langsung ke daerah," sambung eks ketua Aliasin Jurnalis Independen (AJI) Sulsel ini.

"Karena KPU tidak punya kuasa untuk administrasi kependudukan," sambung dia.

DPT nantinya, akan ditetapkan pada 20 April mendatang. Hanya saja, kata Ana, penetapan itu tidak akan menunggu sampai 44.302 orang tadi sudah melakukan perekaman dan mendapatkan surat keterangan.

"Kalau dia belum punya dua unsur itu, dia masih punya kesempatan untuk memilih, andai dia melakukan perekaman dan memperoleh surat keterangan sebelum pencoblosan. Dia masuk ke daftat pemilih tambahan," katanya.

Meski sudah masuk dalam kategori tambahan, belum berarti semuanya sudah aman. Sebab, ada kekhawatiran lain yang muncul, yakni ketersediaan surat suara. Sebab, surat suara akan dicetak jauh hari sebelum pencoblosan. Sementara surat suara cadangan hanya 2.5 persen.

"Hanya kekhawatiran kita, ketersediaan surat suara. Makanya harus masuk semua sekarang. Karena berpotensi kalau ketersediaan surat suara cadangan yang hanya 2,5 persen tidak mencukupi, maka mereka kehilangan hak pilihnya. Jadi berpotensi kehilangan hak pilih," beber Ana.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads