alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

FGD Bersama KPK, Pengamat Sebut Pengawasan Pilkada Masih Lemah

Luqman Zainuddin
FGD Bersama KPK, Pengamat Sebut Pengawasan Pilkada Masih Lemah
Forum grup discussion (FGD) Pilkada Berintegritas bersama Wakil Ketua KPK di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (16/4/2018). Foto : Luqman Zainuddin/SINDOnews

MAKASSAR - Sehari sebelum memanggil dan mengumpulkan para kandidat yang ikut  berkontestasi di Pilkada Sulsel 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar forum grup discussion (FGD) Pilkada Berintegritas di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (16/4/2018).

FGD yang berlangsung atas kerjasama KPK, Kampus Unhas, MPR dan MK ini dihadiri Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mantan Ketua KPU Sulsel Mappinawang dan Guru Besar Tata Negara Kampus Unhas Makassar, Prof Aminuddin Ilmar selaku pembicara.

Dalam kesempatan ini, Mappinawang lebih banyak berbicara tentang tingkat pelanggaran kategori money politic selama pilkada yang tumbuh subur. Menurut mantan ketua KPU Sulsel ini, pelanggaran jenis ini diakibatkan adanya penerimaan di tengah-tengah masyarakat.

"Kenapa money politics sering terjadi, itu karena faktor kemiskinan. Juga belum tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat," kata Mapinawang.

Kondisi seperti itu kian diperparah dengan pengawas dan penegak hukum Pilkada yang dianggap kurang bertaji. Aturan dan sanksi, kata Mappinawang, memang sudah sangat jelas tertuang dalam perundang-undangan, tapi proses untuk menegakkan aturan tersebut tidak setegas itu.

"Bagaimana memprosesnya itu yang jadi permasalahan. Panwas seringkali terlihat berbeda perlakuannya di tempat satu dengan lainnya. Faktanya begitu di lapangan," tutur Mappinawang.

Seandainya pun tegas, memurut Mappinawang, masih ada persoalan lain yang akan dihadapi. "Sebenarnya mereka punya aparatur. Tapi hanya tiga di setiap kecamatan. Itu tidak cukup untuk mengawasi semuanya," sesal pria yang berprofesi sebaga advokat ini.

Prof Aminuddin Ilmar pun sepakat, bahwa dalam semua event pilkada, unsur yang dianggap masih lemah adalah unsur pengawasan bersama dengan tindakan penegakannya pun masih lemah. Kondisi tersebut ditengarai adanya pihak yang tidak bekerja dengan benar.

"Karena pengawasan kita yang lemah. Kalau kita bisa memaksimalkan Gakkumdu (sentra penegaka hukum terpadu) kita saya pikir bisa. Kedepan, jangan mengambil unsur Gakkumdu dari dari kejaksaan, kepolisian. Tapi harus dipilih juga, selektif," kata Prof Aminuddin.

halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
sindonews ads