alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

FGD Bersama KPK, Pengamat Sebut Pengawasan Pilkada Masih Lemah

Luqman Zainuddin
FGD Bersama KPK, Pengamat Sebut Pengawasan Pilkada Masih Lemah
Forum grup discussion (FGD) Pilkada Berintegritas bersama Wakil Ketua KPK di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (16/4/2018). Foto : Luqman Zainuddin/SINDOnews

MAKASSAR - Sehari sebelum memanggil dan mengumpulkan para kandidat yang ikut  berkontestasi di Pilkada Sulsel 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar forum grup discussion (FGD) Pilkada Berintegritas di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (16/4/2018).

FGD yang berlangsung atas kerjasama KPK, Kampus Unhas, MPR dan MK ini dihadiri Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mantan Ketua KPU Sulsel Mappinawang dan Guru Besar Tata Negara Kampus Unhas Makassar, Prof Aminuddin Ilmar selaku pembicara.

Dalam kesempatan ini, Mappinawang lebih banyak berbicara tentang tingkat pelanggaran kategori money politic selama pilkada yang tumbuh subur. Menurut mantan ketua KPU Sulsel ini, pelanggaran jenis ini diakibatkan adanya penerimaan di tengah-tengah masyarakat.



"Kenapa money politics sering terjadi, itu karena faktor kemiskinan. Juga belum tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat," kata Mapinawang.

Kondisi seperti itu kian diperparah dengan pengawas dan penegak hukum Pilkada yang dianggap kurang bertaji. Aturan dan sanksi, kata Mappinawang, memang sudah sangat jelas tertuang dalam perundang-undangan, tapi proses untuk menegakkan aturan tersebut tidak setegas itu.

"Bagaimana memprosesnya itu yang jadi permasalahan. Panwas seringkali terlihat berbeda perlakuannya di tempat satu dengan lainnya. Faktanya begitu di lapangan," tutur Mappinawang.

Seandainya pun tegas, memurut Mappinawang, masih ada persoalan lain yang akan dihadapi. "Sebenarnya mereka punya aparatur. Tapi hanya tiga di setiap kecamatan. Itu tidak cukup untuk mengawasi semuanya," sesal pria yang berprofesi sebaga advokat ini.

Prof Aminuddin Ilmar pun sepakat, bahwa dalam semua event pilkada, unsur yang dianggap masih lemah adalah unsur pengawasan bersama dengan tindakan penegakannya pun masih lemah. Kondisi tersebut ditengarai adanya pihak yang tidak bekerja dengan benar.

"Karena pengawasan kita yang lemah. Kalau kita bisa memaksimalkan Gakkumdu (sentra penegaka hukum terpadu) kita saya pikir bisa. Kedepan, jangan mengambil unsur Gakkumdu dari dari kejaksaan, kepolisian. Tapi harus dipilih juga, selektif," kata Prof Aminuddin.

Sedangkan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengakui, jika KPK akan mengawasi penuh jalannya setiap tahapan Pilkada. Komisi anti rasuah ini bertekad menciptakan Pilkada yang berintegritas.

Dia menjelaskan, pengawasan yang dimaksud bahkan sampai adanya pemetaan pada tahapan apa saja yang kemungkinan terjadi pelanggaran. Misalnya saja, penyuapan yang melibatkan penyelenggara negara atau penegak hukum selama tahapan Pilkada.

"Tahapan pemilihan itu juga sudah kita petakan dimana saja dan kapan akan terjadi korupsinya," ungkap Laode M Syarif.

Pemetaan itu pula lah yang menurut Laode M Syarif membuat KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah calon kepala daerah di Pilkada serentak 2018. Mereka diantaranya seperti, calon gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae, hingga calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun.

"(OOT di) Kendari, masih ada loh penyelidik KPK di sana siang harinya menyelidik kasus yang tidak bisa saya sebutkan apa. Tapi malamnya mereka (Asrun) melakukan transaksi," ungkap Laode.

Olehnya itu Laode berharap, tak ada lagi calon kepala daerah yang terjerat kasus serupa sampai pemungutan suara berlangsung 27 Juni nanti. Sebaliknya, dia meminta semua yang terlibat dalam proses demokrasi ini bisa menciptakan Pilkada yang berintegritas.

"Jadi banyak caranya. Misalnya dari parpol, itu diharap memerintahkan kepada setiap kadernya dan pendukunganya untuk menjaga Pilkada. Kedua, pasangan calon diharapkan dia berkompetisi dengan fair, dengan jujur, tidak mengiming-imingi dengan janji-janji," kata Laode.

"Yang ketiga, penyelenggara pemilu. Mereka  diharap betul-betul netral dan tidak memihak. Perlu saya sampaikan bahwa KPK Polri Kejaksaan pernah membuat satgas money politik yang menjadi mata dan telinga kami untuk mengamati Pilkada, sehingga tidak lagi ada terjadi kerawanan sosial," pungkas dia.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads