alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Kepala Desa Terlibat Politik Praktis di Luwu Terancam Dipecat

Chaeruddin
Kepala Desa Terlibat Politik Praktis di Luwu Terancam Dipecat
Ilustrasi/SINDOnews

LUWU - Kepala desa (kades) di Kabupaten Luwu terancam akan dipecat dari jabatannya, jika terlibat dalam politik praktis mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada serentak 2018.

Bahkan salah seorang diantaranya, Kepala Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Karim telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) kelas IB Palopo dan divonis pidana penjara selama dua bulan, denda Rp1 juta dengan masa percobaan empat bulan.

Selain Kepala Desa Parekaju, beberapa kepala desa diantaranya saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Gakkumdu Kabupaten Luwu.

Mereka diperiksa lantaran laporan bahkan temuan Panwas Luwu sendiri adanya dugaan oknum kepala desa di Luwu mendukung salah satu paslon calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu ataupun paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

Anggota DPRD Luwu Ansar Pandaka menegaskan, kepala desa yang terlibat melakukan kampanye jika terbukti oleh pengadilan melakukan tindak pindana dan berkekuatan hukum tetap, maka bisa saja dipecat dari jabatannya sebagai kepala desa.

"Kalau terbukti melanggar perindah undang-undang dipecat, selain undang-undang ini juga diatur dalam perda yang kebetulan saya adalah pansusnya. Tidak berdomisili saja di desa dapat diberhentikan, apalagi kalau kadesnya ikut kampanye dan terbukti dipengadilan, maka pemerintah daerah harus memproses ini," tegasnya, Selasa (17/4/2018).

Dirinya berharap agar apa yang menimpa kepala desa Parekaju dan divonis bersalah menjadi pelajaran bagi kepala desa, untuk hati-hati dalam mengambil sikap terkait pemilihan kepala daerah.

"Sebaiknya kepala desa jangan terlibat pelanggaran, sebab sanksinya tegas. Bisa berupa administrasi bisa juga pemecatan. Jadi hak ini tentu harus menjadi pelajaran bagi kita semua," ujar poltisi asal partai Hanura itu.

Untuk diketahui, putusan pengadilan terhadap Kepala Desa Parekaju penjara selama dua bulan tidak dijalani tetapi mendapat hukuman percobaan selama empat bulan.

Artinya yang bersangkutan jika dalam masa 4 bulan itu (dimasa percobaan) melakukan tindak pidana maka yang bersangkutan akan dipejara 2 bulan.

"Karim melanggar pasal yang mengatur pejabat negara, daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, sehingga divonis oleh pengadilab yakni masa percobaan," ujar Kaharuddin, Komisioner Panwaslu Kabupaten Luwu Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Kaharuddin.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
sindonews ads