TOPIK TERPOPULER

Anggota DPRD Wajo Dorong Kepolisian Usut Dugaan Mafia Tanah di BPN

M Reza Pahlevi
Anggota DPRD Wajo Dorong Kepolisian Usut Dugaan Mafia Tanah di BPN
Anggota DPRD Wajo mendorong polisi mengusut dugaan mafia tanah di BPN. Foto: Ilustrasi/Istimewa

WAJO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo mendorong aparat kepolisian mengusut dugaan adanya mafia tanah di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Wajo.

Dorongan itu disuarakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Taqwa Gaffar. Menurutnya, dugaan adanya mafia tanah di BPN yang disampaikan warga perlu direspons kepolisian.

Baca juga: Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Tuding Oknum BPN Wajo Jadi Mafia Tanah

"Ini sudah menjadi ranah kepolisian, jika dugaan itu terbukti, maka oknum tersebut harus bertanggung jawab," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (6/7/2022).

Menurut politisi Partai Nasdem itu, aparat penegak hukum harus menyelidiki pihak yang diduga bermain dalam pembebasan lahan proyek strategis nasional.

"Tidak boleh pandang bulu. Kalau ada oknum diduga mengambil bukan haknya dan terbukti di proses sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku," sambungnya.

Baca juga: Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan Bendungan Paselloreng

Dugaan adanya mafia tanah ini bermula dari warga terdampak pembangunan Bendungan Paselloreng, Kabupaten Wajo. Mereka mempersoalkan pembayaran ganti rugi lahan mereka yang tak kunjung tuntas. Ada 42 hektare (ha) lahan milik warga yang belum dibayar.

Salah seorang warga Kecamatan Gilireng, Satria Arianto, menduga persoalan itu ditengarai adanya oknum BPN Wajo yang menjadi mafia tanah dalam ganti rugi lahan tersebut. Sebab sampai sejauh ini warga belum mendapat kepastian kapan tanah yang berada areal genangan maupun greenbelt dibayar ganti ruginya.

Sementara itu, Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam mengatakan, sebagai aparat penegak hukum pihak kepolisian akan melakukan pengawasan setiap penggunaan uang negara.

halaman ke-1
TULIS KOMENTAR ANDA!