alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Protes Anggaran Reses, Kopel Sebut Legislator Makassar Serakah

Hasdinar Burhan
Protes Anggaran Reses, Kopel Sebut Legislator Makassar Serakah
Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar protes dana reses dirasionalisasi. Padahal, dengan adanya PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota dewan (HKAPA), setiap anggota menerima tunjangan reses.

Dengan adanya PP 18/2017 , setiap anggota dewan mendapat tunjangan reses sebesar Rp15 juta. Tunjangan tersebut di luar dari anggaran operasional reses yang disediakan Sekretaris Dewan (Sekwan) sebesar Rp35 juta setiap dewan. Karena itu, ia berharap total dana reses anggota dewan seharusnya sebesar Rp50 juta setelah dipotong pajak.

Namun, jauh panggang diatas api, bulan ini ia hanya menerima Rp35 juta rupiah, angka yang hampir sama dengan anggaran reses sebelum terbitnya Perda HKAPA. Ramai-ramai, anggota dewan protes dengan Sekwan DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar.   



Menanggapi hal tersebut, Direktur Komite Pengawas Legislatif (Kopel) Sulsel, Musaddaq menyayangkan sikap dewan terlalu serakah dengan gaji ia dapatkan, sehingga gaji reses pun dipersoalkan oleh dewan, sedangkan tanggung jawabnya selama ini yang dikeluhkan masyarakat tidak diperdulikan.

"Persoalan reses ini adalah bagaimana dewan memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, yang mau tidak mau dewan penampung apa saja kebutuhan dan keluhan masyarakat. Masyarakat itu sebagai penerima dampak dari pembangunan maupun pemanfaatan anggaran lewat program, apalagi gajinya sudah naik tapi kinerjanya tetap sama," pungkasnya.

Padahal, lanjutnya, dana operasional reses ini disediakan dan dikelola seharusnya oleh pemerintah kota Makassar. Karena itu, berkurangnya dana operasional seharusnya tidak mempengaruhi kinerja reses. Apalagi, dewan telah mendapat tunjangan.  

"Kalaupun reses itu biasanya dewan difasilitasi, dan kebanyakan dewan hanya sekali turun reses. Disaat pencairan dana reses mereka baru mengeluh, padahal sebelum adanya kenaikan ini dana reses dewan juga sedikit kenapa mengeluh," ucapnya.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, H Yunus yang juga Ketua reses Masa Sidang II yang baru saja dilaksanakan menyayangkan jika laporan pemotongan dana reses itu tidak disampaikan sebelumnya, sehingga banyak anggota di dapilnya yang mengeluhkan hal tersebut.

"Tidak ada penyampainnya, jadi dana reses itu biasanya menggunakan dana pribadi dewan dulu nanti di gantikan sekwan saat ada SPJ nya. Tapi kan ada dewan yang keluarkan resesnya lebih dari Rp 30 juta itu yang jadi masalah karena seperti itu dana reses," jelasnya.

Menanggapi tuntutan para legislator, Sekertaris Dewan DPRD Makassar, Adwi Awan Umar menjelaskan bahwa dirinya juga baru mengetahui jika ada pemotongan tunjangan reses dewan di pemerintah kota sesuai DPA per dapil dan laporan ini tidak dapat diubah sebab telah di tetapkan di nota keuangan.

"Ada anggaran yang memang diseger, termasuk gaji dewan. Itulah kenapa gaji dewan hanya Rp 37 juta termaksud dana reses di dalamnya. Saya tidak tahu rinciannya, karena yang atur dan geser itu dari pemerintah kota saya hanya akumulasinya saja," jelasnya.

Lanjut Adwi, bahwa jika dewan ingin mengatur ulang, itu hanya dapat dilakukan di anggaran berikutnya atau dengan kata lain dibahas kembali di pembahasan APBD Perubahan 2018.

"Iye di APBD Perubahan 2018 lagi jika dewan ingin bahas lagi rincian dana reses, begitupun pencairannya secara bertahap untuk masing-masing legislator," katanya.



(bds)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook