Balitbangda Makassar Diseminasi Kajian BUMD, Transportasi, hingga Sejarah Kampung

MAKASSAR - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar menggelar diseminasi atas hasil pengkajian dan penelitian tiga sektor. Tiga sektor itu mencakup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), transportasi, hingga sejarah kampung.

Kepala Balitbangda Kota Makassar , Andi Bukti Djufrie, menuturkan diseminasi atau sosialisasi hasil penelitian memiliki makna penting dalam mengolaborasi kebijakan dan program yang akan di ambil dengan pendekatan riset.



Hal itu bertujuan agar setiap kebijakan dan program itu dibuat berdasarkan data dan fakta serta solusi yang telah dipersiapkan dalam mengatasi masalah.

"Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan tersedianya data dan fakta yang cukup. Kita tidak bisa lagi menyusun atau merencanakan suatu kebijakan dan program tanpa perhitungan serta kalkulasi yang matang dan komprehensif," ungkap Bukti.

Kata dia, pihaknya bersama dengan beberapa perguruan tinggi maupun dengan peneliti, periset, dalam berbagai tingkatan melakukan kerja sama penyusunan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan kebijakan dan program yang bermuara pada pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, mudah, murah dan tuntas.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah kota sedang dan secara bertahap membangun suatu sistem yang terintegrasi, terpadu dan terstruktur dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Jadi lagi lagi, komitmen untuk membangun sistem ada pada data yang meliputi banyak hal yang kita sebut Big Data," tuturnya.

Adapun Pengkajian Restrukturisasi BUMD dilakukan oleh Andi Nur Bau Massepe dari Universitas Hasanuddin, kajian terkait Model Penerapan Moda Transportasi Massal untuk Masyarakat dilakukan oleh Lambang Basri Said dari Universitas Muslim Indonesia, dan Kajian Sejarah Kampung di Kota Makassar Sebagai Sarana Pengembangan Karakter dan Kearifan Lokal dilakukan oleh Andi Ima Kesuma dari Universitas Negeri Makassar.

Menyoal restrukturisasi BUMD, Andi Nur Bau Massepe membeberkan sejumlah masalah yang dihadapi BUMD Kota Makassar. Beberapa di antaranya yaitu tata kelola birokrasi yang buruk, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, tidak berorientasi pasar, tidak memberi kontribusi pada PAD, kompetensi direksi yang belum diuji, dan rendahnya penerapan Good Corporate Governance.