Ketua DPRD Sinjai Santai Tanggapi Ancaman Legislator PBB

Senin, 18 Juli 2022 - 18:58 WIB
loading...
Ketua DPRD Sinjai Santai Tanggapi Ancaman Legislator PBB
Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, menyikapi statemen bernada ancaman salah satu anggota DPRD Sinjai terkait urusan pengganti antar waktu (PAW). Foto: Istimewa
A A A
SINJAI - Ketua DPRD Kabupaten Sinjai , menyikapi statemen bernada ancaman salah satu anggota DPRD Sinjai terkait urusan pengganti antar waktu (PAW) yang mana dirinya dianggap keliru dalam melakukan proses usulan PAW dan dinilai berlawanan dengan aturan.

Pasalnya, legislator dari Partai Bulan Bintang (PBB) Hasnah memprotes langkah Ketua DPRD Sinjai , Jamaluddin, yang dinilai menyalahi prosedur karena memproses surat pemberhentiannya tatkala masih ada gugatan hukum yang berjalan di pengadilan.



Hasnah bahkan mengancam akan melaporkan Jamaluddin ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sinjai.

Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin, yang dimintai tangggapan terkait hal tersebut, mengatakan bahwa proses usulan PAW anggota DPRD Hasnah sudah sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan.

"Merujuk pada pasal 193 ayat 2 huruf e yaitu Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai degan ketentuan peraturan perundang undangan," kata dia.

Dirinya melanjutkan, pasal 194 ayat 1 yaitu pemberhentian anggota DPRD kab/kota diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kab/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dan ayat 2 yaitu paling lama 7 hari sejak usul pemberhentian diterima maka pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Kader Gerindra ini melanjutkan bahwa unsur pimpinan DPRD telah menerima surat dari DPC PBB Sinjai perihal usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu dan surat dari DPP PBB perihal pengantar PAW anggota DPRD Kabupaten Sinjai dan lampiran SK DPP PBB.

"Dalam kurung waktu 7 hari, kami 3 pimpinan DPRD telah rapat dan memutuskan untuk ditindak lanjuti dengan penyampaian usulan PAW tersebut kepada gubernur melalui Bupati Sinjai dan apabila hal ini kami tidak melakukan justru kami melanggar perintah UU no 23 tersebut," ucapnya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2766 seconds (0.1#10.140)