Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Atasi Kasus PMK, Provinsi Sulsel Butuh 4,5 Juta Dosis Vaksin
loading...
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan setidaknya Rp4,5 juta dosis vaksin, untuk menahan laju penularan penyakit mulut dan kuku (PMK). Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan setidaknya Rp4,5 juta dosis vaksin, untuk menahan laju penularan penyakit mulut dan kuku (PMK). Jumlah itu disebut bisa mencakup seluruh ternak sapi dan kerbau di Sulsel.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Syamsul Bahri menuturkan, jumlah ternak sapi dan kerbau di Sulsel sebanyak 1,5 juta. Jumlah itu kemudian dikalikan 3 lantaran penyuntikan harus dilakukan sebanyak tiga dosis.
"Ada pengulangan, jadi bisa sekitar 4,5 juta dosis," ujar Syamsul Bahri.
Saat ini, Sulsel baru menerima 15.000 dosis vaksin PMK . Sebanyak 11.500 vaksin telah disebar ke 9 daerah tertular. Alokasi vaksin terbanyak disalurkan ke Jeneponto, Toraja Utara, dan Bone.
Tana Toraja menerima 1.500 dosis vaksin, Toraja Utara, Bone, dan Jeneponto masing-masing menerima 2.000 dosis. Lalu Gowa 1.500 dosis, Makassar, Bantaeng, Luwu, Takalar masing-masing menerima 500 dosis.
Selain itu, Universitas Hasanuddin juga menerima 500 dosis vaksin untuk mengamankan sejumlah ternak penelitian. Dengan demikian, masih tersisa 3.500 dosis vaksin. "Makanya permohonan penambahan dosisi vaksin di Sulsel dilakukan," jelasnya.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Makassar, Herliyani menyebut, pihaknya telah menerima sebanyak 500 vaksin dari provinsi. Penyuntikan kepada hewan ternak sudah dilakukan sejak Senin lalu. "Sudah mulai kami suntikkan sejak Senin," sebutnya.
Dia mengatakan, penyuntikan hanya dilakukan kepada hewan ternak di wilayah yang belum terjangkit. "Karena sesuai juknis, penyuntikan vaksin hanya dilakukan kepada ternak yang sehat," jelasnya.
Sejauh ini, sudah ada 10 kasus PMK yang terdeteksi di Makassar. Sebanyak 4 ekor ternak sudah dipotong bersyarat.
Di samping itu, pengetatan di rumah potong hewan (RPH) juga sudah dilakukan. Tak dipungkiri jika jumlah pemotongan hewan di RPH mengalami penurunan. "Memang mengalami penurunan, cuma saya belum tau pasti jumlahnya, yang pasti ada penurunan dari jumlah pemotongan normal," ucap Direktur Utama RPH, Syahrullah Sape.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Syamsul Bahri menuturkan, jumlah ternak sapi dan kerbau di Sulsel sebanyak 1,5 juta. Jumlah itu kemudian dikalikan 3 lantaran penyuntikan harus dilakukan sebanyak tiga dosis.
"Ada pengulangan, jadi bisa sekitar 4,5 juta dosis," ujar Syamsul Bahri.
Saat ini, Sulsel baru menerima 15.000 dosis vaksin PMK . Sebanyak 11.500 vaksin telah disebar ke 9 daerah tertular. Alokasi vaksin terbanyak disalurkan ke Jeneponto, Toraja Utara, dan Bone.
Tana Toraja menerima 1.500 dosis vaksin, Toraja Utara, Bone, dan Jeneponto masing-masing menerima 2.000 dosis. Lalu Gowa 1.500 dosis, Makassar, Bantaeng, Luwu, Takalar masing-masing menerima 500 dosis.
Selain itu, Universitas Hasanuddin juga menerima 500 dosis vaksin untuk mengamankan sejumlah ternak penelitian. Dengan demikian, masih tersisa 3.500 dosis vaksin. "Makanya permohonan penambahan dosisi vaksin di Sulsel dilakukan," jelasnya.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Makassar, Herliyani menyebut, pihaknya telah menerima sebanyak 500 vaksin dari provinsi. Penyuntikan kepada hewan ternak sudah dilakukan sejak Senin lalu. "Sudah mulai kami suntikkan sejak Senin," sebutnya.
Dia mengatakan, penyuntikan hanya dilakukan kepada hewan ternak di wilayah yang belum terjangkit. "Karena sesuai juknis, penyuntikan vaksin hanya dilakukan kepada ternak yang sehat," jelasnya.
Sejauh ini, sudah ada 10 kasus PMK yang terdeteksi di Makassar. Sebanyak 4 ekor ternak sudah dipotong bersyarat.
Di samping itu, pengetatan di rumah potong hewan (RPH) juga sudah dilakukan. Tak dipungkiri jika jumlah pemotongan hewan di RPH mengalami penurunan. "Memang mengalami penurunan, cuma saya belum tau pasti jumlahnya, yang pasti ada penurunan dari jumlah pemotongan normal," ucap Direktur Utama RPH, Syahrullah Sape.
(agn)
Explore More