alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Kembali Dilapor di Panwas, Tim TP Fokus Pertahankan Eletabilitas

Darwiaty Dalle
Kembali Dilapor di Panwas, Tim TP Fokus Pertahankan Eletabilitas
Panwaslu Parepare saat menerima laporan dari warga terkait dugaan pelanggaran Pilwalkot Parepare. Foto: Istimewa

PAREPARE - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Parepare, kembali menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Parepare.

Laporan diterima pada Minggu (22/4/2018) lalu sekitar pukul 23.00 Wita, dari warga bernama Abdul Razak, dengan terlapor Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu HM Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP).

Divisi Pengawasan Penindakan dan Pengawasan antar Lembaga Panwaslu Parepare Ihdar Rady, membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan yang diterima, jelasnya, ada dua yakni terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra). Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pilkada.

"Kami telah menerima laporan semalam (Minggu malam). Dan hari ini, kami lanjutkan dengan memanggil orang-orang yang diduga memiliki keterlibatan dalam dugaan laporan pelanggaran tersebut," ujarnya.

Terkait nama-nama yang akan dipanggil, Ihdar hanya menjelaskan, selain pelapor, pihaknya juga akan mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parepare terkait dugaan mutasi yang disebut-sebut dilakukan enam bulan sebelum masa Pilkada tersebut.

"Kalau terkait laporan rastra, laporannya dugaan politisasi program rastra, yang menguntungkan calon wali kota yang juga petahana," ujarnya.

Ketua Tim Pemenangan TP Kaharuddin Kadir mengatakan, tidak terlalu ambil pusing dengan laporan yang lagi-lagi diarahkan pada paslon yang mereka usung.

Ketua Harian Partai Golkar Parepare itu mengatakan, tim TP lebih memilih fokus mempertahankan elektabilitas TP yang saat ini sudah mencapai 66%.

"Soal laporan itu, kami tidak perlu melakukan persiapan apapun. Kami tidak pusing. Kami hanya memikirkan, bagaimana mempertahankan elektabilitas paslon kami agar tetap terjaga hingga hari pencoblosan untuk memenangkan pilkada. Dan Insya Allah, kami yakin menang," paparnya.

Namun, kata Kaharuddin, yang juga Ketua DPRD Parepare, setahu pihaknya, tak ada pelanggaran terkait mutasi yang dilakukan Taufan Pawe saat masih menjabat wali kota. Pasalnya, kata Kaharuddin, mutasi yang dilakukan Taufan tidak sampai limit waktu yang ditentukan sesuai aturan berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemengari).

"Batas waktu kepala daerah tidak boleh lakukan mutasi itu hingga 12 Agustus tahun lalu. Mutasi yang dilakukan pak walu (Taufan) itu tanggal 9 Agustus," ujarnya.

Itupun, kata Kaharuddin lagi, hanya pengisian jabatan lowong tanpa ada yang dilantik layaknya proses mutasi. Menurutnya, mutasi tidak berdiri sendiri. Seperti pelelangan jabatan dan beberapa prosedur lainnnya. Dan dalam aturan pilkada, mutasi mengisi kekosongan jabatan tidak masuk ranah pelanggaran.

"Hal itu bahkan sudah dikonsultasikan sekkot dan BKPSDM Parepare karena menjadi ranahnya. Tapi silahkan saja Panwaslu teliti atau memanggil pihak-pihak terkait. Yang jelas menurut kami tak ada pelanggaran pada pelaksanaan mutasi," paparnya.



(agn)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads