TOPIK TERPOPULER

Dinas Perdagangan Luwu Timur Surati Pengelola SPBU

Fitra Budin
Dinas Perdagangan Luwu Timur Surati Pengelola SPBU
Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Timur meminta SPBU tidak melayani pembelian dengan jerigen tanpa dokumen. Foto: Istimewa

LUWU TIMUR - Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkoprin-UKM) Kabupaten Luwu Timur melayangkan surat kepada semua pengelola SPBU di Luwu Timur.

Surat Dinas Perdagangan Luwu Timur tersebut berisi dua hal yang harus dilaksanakan pengelola SPBU di Luwu Timur.

Baca juga: Budiman Harap Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Segera Terealisasi

Pertama, meminta pihak SPBU melayani penjualan BBM ke masing-mesng kendaraan, baik mobil maupun motor maksimal satu kali dalam sehari. Pihak SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian pada kendaraan yang sama berkali-kali dalam sehari.

Khusus untuk pembelian BBM melalui jerigen, wajib melampirkan surat rekomendasi yang diterbitkan Dinas terkait. Jika tidak memiliki surat rekomendasi, maka SPBU tdak boleh melayani penjualan tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Luwu Timur, Senfry Octavianus mengatakan, apa yang dilakukan ini berdasarkan hasil monitoring di lapangan.

Baca juga: 4 Ahli Waris di Lutim Terima Satunan Rp42 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan

"BBM jenis Pertalite dan Solar (subsidi) cepat sekali habis, sehingga kami menyurati semua SPBU. Salah satu penanggung jawab SPBU sudah kita panggil dan mengarahkan untuk SPBU agar menjalankan aturan yang ada," kata dia, Kamis (18/8/2022).

Senfry melanjutkan, penegasan untuk pihak SPBU ini guna untuk menegakkan asas pendistribusian yang adil.

"Jangan sampai ada konsumen tidak dapat, karena dari hasil monitoring kami di lapangan ada konsumen bisa mengambil berulang kali," kata dia.

Baca juga: 27 Ribu Kubik Timbunan Islamic Center Akan Dipakai di Proyek Stadion Malili

Bahkan Senfry menegaskan apabila ada oknum pegawai SPBU yang kedapatan melanggar aturan, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi.

"Jika dalam pelaksanaan terdapat SPBU yang melanggar dari kedua poin itu, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Senfry.





(luq)

TULIS KOMENTAR ANDA!