alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pimpinan DPRD Parepare Nilai Putusan Panwas Bukan Diskualifikasi

Luqman Zainuddin
Pimpinan DPRD Parepare Nilai Putusan Panwas Bukan Diskualifikasi
Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, menilai Panwaslu Kota Parepare tidak menemukan pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016, yang dilakukan oleh petahana wali kota, Taufan Pawe. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, menilai Panwaslu Kota Parepare tidak menemukan pelanggaran pasal 71 ayat 2 UU No 10 tahun 2016, yang dilakukan oleh petahana wali kota, Taufan Pawe.

Karena Panwaslu tidak menemukan unsur pelanggaran pasal 71 ayat 2, maka petahana tidak bisa dikenai sanksi seperti yang tertulis dalam pasal 71 ayat 5 undang-undang tersebut.

Dia menafsirkan masing-masing ayat tentang pelanggaran pada pasal 71 berdiri sendiri. Kecuali pada ayat 5, yang mengatur tentang sanksi pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon. Ayat tersebut harus memenuhi ayat 2 dan ayat 3.

Rahmat menjelaskan, apabila tertulis ayat (2) dan/atau ayat (3), maka kumuliatif alternatif (bisa dua duanya dan bisa salah satunya). Namun apabila tertulis ayat (2) dan ayat (3), maka kumuliatif atau kedua-duanya.

"Nah dalam bahasa perundang-undangan itu, kata "dan" berarti akumulasi, saling mengikat, dan saling menarik. Menarik ke atas dan menarik ke bawah. Kata dan itu harus memenuhi keduanya, jika hanya salah satu saja terpenuhi, itu tidak bisa. Seperti kata "aku" berdiri sendiri, kalau aku atau kamu, itu salah satunya, tapi kalau aku dan kamu, artinya kedua-duanya," terang Rahmat, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Parepare seperti rilis yang diterima SINDOnews Kamis (3/5).

Merujuk pada penafsiran itu, Rahmat mengatakan, rekomendasi Panwaslu tersebut bukanlah sanksi diskualifikasi, melainkan sanksi administrasi teguran tertulis. Karena tidak memenuhi unsur ayat 2, hanya ayat 3, itupun baru sebatas dugaan. Sehingga ayat 5, berisi pembatalan calon itu tidak bisa digunakan.

"Jadi rekomendasi itu, KPU bisa menggunakan kewenangannya sesuai diatur dalam UU nomor 1 tahun 2015, yakni mengeluarkan sanksi administrasi teguran tertulis kepada paslon," kata Rahmat.



(kem)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads