alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Warga Tallo Tuntut Pembangunan Makassar New Port Dihentikan

Hasdinar Burhan
Warga Tallo Tuntut Pembangunan Makassar New Port Dihentikan
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel dengan warga Tallo yang menuntut pembangunan MNP dihentikan, Rabu (16/5/2018). Foto : Hasdinar Burhan/SINDOnews

MAKASSAR - Puluhan masyarakat pesisir Kota Makassar di Cambayya dan Buloa, Kelurahan Tallo mengeluhkan aktivitas pembangunan Makassar New Port (MNP). Pasalnya, aktivitas proyek strategis nasional pemerintahan Jokowi-JK tersebut mengancam kehidupan warga sekitar.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D dengan warga Tallo di DPRD Provinsi, Rabu (16/5/2018). Mereka beramai-ramai mendatangi rumah keterwakilan rakyat tersebut di Jalan Urip Sumohardjo, Makassar.

Didampingi oleh LSM Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, puluhan nelayan yang didominasi oleh perempuan dan renta yang hadir dalam RDP ini menolak pembangunan MNP lantaran merusak lingkungan sekitar yang berdampak pada hasil laut yang menjadi sumber pendapatan utama mereka.

“Kami disini memperjuangkan sumber kehidupan dan ekonomi kami yang hilang atau terampas akibat proyek pembangunan pelabuhan Makassar New Port,” kata Ketua Badan Eksekutif SP Anging Mammiri, Musdalifah Jamal mewakili aspirasi nelayan.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pembangunan tersebut juga menghalangi akses atau jalur yang biasanya para nelayan lalui untuk melaut. Penutupan akses tersebut, akunya, menyebabkan warga sulit melaut bahkan jauh dari sumber pangan mereka. Akibatnya, banyak diantara nelayan yang beralih profesi meski dengan keahlian terbatas.

Padahal jelas dalam UU Pokok Agraria dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Penambak Garam menjamin hak setiap warga negara atas kesejahteraan serta untuk melanjutkan hidup dan kehidupan.

“Hak ini menjadi kewajiban bagi negara, termasuk didalamnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut,” tegasnya.

Selain pembangunan MNP, warga juga menuntut pembahasan pansus Ranperda RZWP3K juga memperhatikan kondisi masyarakat pesisir yang terkena dampak reklamasi. Karena itu, ia meminta legislator Komisi D khususnya Pansus RZWP3K untuk turun langsung melihat kondisi nelayan Tallo akibat dari pembangunan sejumlah proyek di kawasan pesisir Makassar.

“Kami juga meminta agar reklamasi Takalar tidak masuk dalam RZWP3K. Ranperda itu kami nilai tidak mengakomodir para nelayan, khususnya perempuan,” ujarnya.

Selain itu kata Dia, SP Anging Mammiri dan para nelayan melihat tidak ada respon positif dari Pansus RZWP3K, karena sejumlah masukan sudah sampaikan namun tidak diakomodir.

RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Nurhidayati Zainuddin. Menurut Nurhidayati warga Cambayya dan Buloa mengeluhkan pembangunan MNP yang sudah dimulai sejak tahun 2017 ini. Adanya tanggul yang menutup akses melaut nelayan.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads