alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Bawaslu RI Persilakan KPU Jalankan Putusan Panwaslu Makassar

Kiswondari
Bawaslu RI Persilakan KPU Jalankan Putusan Panwaslu Makassar
Komisioner Bawaslu RI. Foto : Dok/SINDOnews

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar dan KPU RI untuk menjalankan putusan Panwaslu Makassar mengakomodir pasangan Moh Ramdhan "Danny" Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) sebagai peserta Pilwalkot Makassar 2018.

“Itu kan sudah ada putusan dari Panwaslu kota Makassar. Sekarang itu kami serahkan kepada KPU kota Makassar atau KPU RI untuk menindaklanjuti terhadap putusan Panwaslu Kota Makassar. Putusan itu adalah kewenangan dari pada KPU kota Makassar ataupun KPU RI untuk merespon terhadap putusan tersebut,” kata Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Namun, menurut Fritz, Bawaslu tidak dapat memaksa apa yang harus dilakukan lembaga lain. Bawaslu hanya bisa memaksa apabila memang putusan itu diperuntukkan kepada jajaran Bawaslu, tetapi untuk memaksa KPU Makassar itu adalah kewenangan dari KPU RI.

“Ya silakan KPU RI untuk merespon atau pun memberikan tanggapan terhadap apa yang harus dilakukan oleh KPU kota Makassar,” ujarnya.
 
Fritz menjelaskan, itu menjadi bagian dari kebijakan KPU sendiri untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu, itu menjadi pilihan KPU. Dan Bawaslu tidak bisa memaksa mereka untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan.

“Saya rasa itu bukan dari kewenangan kami lah,” imbuhnya.

Adapun kompetisi yang hanya diikuti satu paslon, dia mengatakan, kalau memang pada akhirnya misalnya nanti hanya ada satu pasangan berarti menjadi calon tunggal yang akan melawan kotak kosong. Itu menjadi bagian dari proses politik yang harus dihadapi bersama.

“Ya kan Panwaslu kota sudah melaksanakan tugasnya, ada permohonan sengketa dan itu sudah diputus oleh Panwaslu kota Makassar. Itu adalah kewenangan dari panwaslu kota Makassar. Kalo memang od akhirnya nanti jadi calon tunggal ya itu konsekuensi politik yang harus kita hadapi,” bebernya.

Terkait sanksi, Fritz menyerahkan itu kepada publik untuk menilai apakah ada sanksi atau tidak. Yang jelas, dia menegaskan bahwa Bawaslu tidak bisa memaksa KPU.

“Silahkan teman-teman yang melihat sendiri lah apakah ada sanksi atau tidak. Tapi kan kami tidak bisa memaksa KPU untuk melaksanakannya. Jadi tugas dari pada mereka,” tegasnya.



(bds)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
sindonews ads