Tender Fisik Trotoar MTB Diundur, Dewan Sarankan PU Fokus Program Lain

MAKASSAR - DPRD Kota Makassar meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) fokus kepada program fisik lain sambil menunggu proses legalitas lahan untuk proyek trotoar Metro Tanjung Bunga (MTB) rampung.

Program Fisik berupa pembangunan trotoar di jalan Metro Tanjung Bunga sepanjang 1,4 km itu beberapakali mendapat kritik tajam dari dewan, lantaran Pemkot Makassar dianggap tidak peka dalam melihat program prioritas di Kota Makassar.



Terlebih program tersebut juga tersandung persoalan pemecahan sertifikat alas hak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hingga saat ini belum usai, sehingga belum ada legalitas bagi pemerintah kota untuk membangun di sana.

Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan Fasruddin Rusli menjelaskan bahwa, masih cukup banyak program lain yang justru bisa digarap dalam kurun waktu yang sempit tersebut daripada menunggu sertifikasi tuntas.

"Memang masih banyak program-program (lain) yang langsung menyentuh ke masyarakat," tutur Fasruddin (9/7/2020).

Program yang menelan anggaran fantastis Rp127 milliar itu juga dianggap Fasruddin cukup berat dilaksanakan saat ini, mengingat selain tidak ada kejelasan, proyek tersebut dipastikan tidak akan terlaksana akibat waktu yang sangat mepet.

"Kalau jadi dikerja otomatis waktu pelaksanaannya pasti sangat mepet dan dengan besaran sampai ratusan milliar saya kira tidak dapat terlaksana karena mengingat waktunya juga sangat sempit dinda untuk menyelesaikannya," ujar legislator PPP ini.

Sikap PU yang berkomitmen fokus terhadap proyek itu dianggap tidak tepat sasaran dan berpotensi merusak citra Pemkot di hadapan masyarakat. Padahal sejumlah proyek fisik semisal pengurangan jalan pengerasan (tanah) dianggap bisa lebih optimal dilakukan selama pendemi.

Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Abdi Asmara juga menyuarakan hal yang sama. Hal ini menurutnya telah digaungkan beberapa kali oleh pihaknya. Selain anggaran yang kecil, hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam meningkatkan ekonomi mereka.

"Kan bisa dipadukan itu (pengaspalan/paving) dengan program padat karya, bisa bermanfaat untuk angkat ekonomi masyarakat sekitar," imbuhnya.

Sikap pemkot untuk mengundur tender proyek dianggap telah menjadi langkah yang tepat. Sementara itu selain berpolemik pada persoalan sertifikat, dewan juga cukup mempertanyakan lokasi jalan tersebut dibangun.