Biaya Pemeriksaan COVID-19 di Sinjai Dikeluhkan Sopir Angkutan Umum

Senin, 13 Juli 2020 - 22:18 WIB
loading...
Biaya Pemeriksaan COVID-19 di Sinjai Dikeluhkan Sopir Angkutan Umum
Salah satu surat bebas COVID-19 warga yang dikeluarkan salah satu klinik swasta di Sinjai. Foto: SINDOnews/Irman Bagoseng
A A A
SINJAI - Biaya pemeriksaan untuk mendapat surat bebas COVID-19 di Kabupaten Sinjai dikeluhkan kalangan sopir angkutan umum antar daerah. Menurut mereka, tarif pemeriksaan cukup mahal dan cukup membebani.

Saat ini, surat bebas COVID-19 jadi kebutuhan bagi kalangan sopir angkutan umum antar daerah yang akan masuk ke Kota Makassar. Sebab, dengan diberlakukannya perwali No 36 Tahun 2020 mulai hari ini, maka semua orang yang masuk ke Kota Makassar harus menunjukkan surat bebas COVID-19.



Salah seorang sopir asal Kabupaten Sinjai, menghargai perwali tersebut. Namun, kebijakan itu tidak direspons Pemkab Sinjai yang menurutnya abai terhadap roda perekonomian masyarakatnya di tengah pandemi COVID-19.

Ketua Asosiasi Driver Sinjai, Ashar mengaku harus merogoh kocek Rp200 ribu untuk mendapatkan surat bebas COVID-19 di salah satu klinik swasta di Sinjai. Biaya itu untuk satu orang saja, agar bisa bebas mengantar jemput penumpang dalam Kota Makassar.

Menurut Ashar, tarif pengambilan surat ini sangat membebani. Ironisnya, Pemkab Sinjai kata dia, tidak berusaha meringankan beban dia dan rekan-rekannya.



"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sinjai memikirkan program untuk digratiskannya suket (surat keterangan) COVID-19, bayangkan, kita harus merogoh kocek Rp200.000. Sementara Kabupaten tetangga, seperti Bone, Bulukumba dan Soppeng sudah menggratiskan suket COVID-19 kepada masyarakatnya," keluh Ashar, Senin (13/7/2020).

"Sementara penumpang yang domain kami angkut, palingan 3-5 penumpang, dan 1 penumpang kami kenakan tarif Rp80-100 ribu. Kami hanya berharap (pemerintah) punya empati kepada masyarakat. Khususnya kami (sopir) Sinjai-Makassar yang menggantungkan penghasilan dari penumpang (Sinjai-Makassar). Jika beberapa hari ke depan tidak ada program pemerintah untuk menggratiskan biaya suket, kami akan melakukan aksi," tambahnya.

Selain sopir, tak adanya program pemerintah menggratiskan pelayanan rapid test jadi sorotan Vivi, salah seorang calon mahasiswa perguruan tinggi di Makassar.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2410 seconds (0.1#10.140)