Dewan Harap Penambahan ASN di Kelurahan Terealisasi Tahun Depan

MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar meminta penambahan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kelurahan dilakukan secepatnya. Mengingat, tenaga ASN di kelurahan masih kurang.

Dari laporan BPKAD Kota Makassar per Oktober, realisasi anggaran kelurahan masih minim, hanya Rp7 milliar dari total penganggaran Rp71 milliar.

Baca Juga: Jumlah ASN Minim, Dana Kelurahan di Makassar Tak Cair

Lambannya realisasi anggaran ini diketahui terkendala pada penanggungjawab. Sejumlah kelengkapan administrasi sulit dipenuhi, seperti keberadaan ASN di struktur kelurahan. Sementara regulasi mengharuskan setiap divisi dalam menjalankan program harus dipertanggungjawabkan ASN .

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar , Anton Paul Goni mengatakan, upaya penambahan ASN harus secepatnya didorong pada penganggaran 2021. Mengingat, program kelurahan sudah tersendat selama dua tahun akibat persoalan kekuranganASN.

"Kan juga sudah dikatakan oleh Badan Anggaran bahwa ini (ASN Kelurahan) sangat dibutuhkan, karena dana kelurahan itu tidak bisa dikelola kalau tidak ada tenaga ini," kata legislator PDIP ini.

Usulan ini kata Anton Anton telah disampaikan ke Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamalauddin melalui rapat paripurna. Sehingga diharapkan bisa secepatnya terealisasi di 2021.



Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Abdul Azis Namu mengatakan, perlu ada upaya pemerataan dengan memindahkan ASN yang berlebih dalam instansi lain. Langkah itu kata dia merupakan solusi sementara terhadap persoalan kekurangan ASN ini.

"Jadi solusinya distribusikan saja yang kelebihan, itu bisa digeser kalau untuk menambah, kan ada waktunya kalau mau rekrut," tukasnya.

Kondisi penggunaan anggaran kelurahan yang minim cukup mengkhawatirkan karena sudah berlangsung dalam dua tahun ini, hal ini menurutnya tidak boleh lagi terulang di tahun 2021 nanti.